Warga Geruduk Kantor Desa Kabar Lombok Timur, Protes Penyaluran Dana UMKM Diduga Tak Tepat Sasaran скачать в хорошем качестве

Warga Geruduk Kantor Desa Kabar Lombok Timur, Protes Penyaluran Dana UMKM Diduga Tak Tepat Sasaran

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Warga Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, NTB, yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Desa Kabar mendatangi kantor desa pada Rabu (3/12/2025. Kedatanagn mereka untuk memprotes dugaan penyaluran modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dinilai tidak tepat sasaran. Koordinator aksi, Erik Ahmad Seftian, dalam orasinya menilai penyaluran dana UMKM tersebut tidak sesuai ketentuan karena banyak penerima yang dianggap tidak layak. Ia menyebut data penerima yang beredar di media sosial turut memperkuat dugaan tersebut.“Data yang keluar dan tersebar di sosial media Facebook itu banyak yang tidak pantas mendapatkan modal usaha itu,” katanya. Erik menuntut pemerintah desa memperbaiki data penerima agar warga yang benar-benar memiliki usaha dan membutuhkan bantuan dapat diprioritaskan. “Tuntutan kami agar perangkat desa dan yang tidak punya usaha tidak boleh menerima modal UMKM tersebut dengan memberikan warga yang membutuhkan,” ujarnya. Menanggapi aksi warga, Kepala Desa Kabar, Marzoan, menyatakan siap menyalurkan bantuan kepada warga yang layak, meski ia mengaku tidak dapat mengubah data yang telah terbit dari pihak pemerintah kabupaten. “Kesepakatan kita tadi itu, kita akan mengalihkan nama-nama perangkat desa yang dapat ke masyarakat yang layak, dengan cara data yang dapat tetap mengambil modal uang usaha itu dan langsung diserahkan ke kami dan memberikan kepada masyarakat yang layak,” jelasnya. Marzoan juga menyatakan bahwa data penerima yang keluar dari Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Timur tidak sepenuhnya diketahui oleh pemerintah desa. “Ada sih verifikasi di sini, pak sekdes dan Bu kaur bilang ini coret, tetapi nama-nama itu muncul lagi,” tuturnya. Terkait penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU), Marzoan menegaskan bahwa pemerintah desa hanya memberikan layanan administratif tanpa memeriksa langsung aktivitas usaha warga. “Kalau mengeluarkan SKU itu jangan salahkan kami, kami hanya melayani masyarakat. Sekarang tidak ada barang dan tempat berdagang warga jadi kita tidak perlu ke sana menanyakan ke warga apa bentuk usahanya,” tutupnya. Program: VOD Host: AI Editor Video: Dzul Fikri Uploader: Dzul Fikri #Tribunnews #tribunLombok #viral #video #trending #beritahariini #Lombokupdate #beritaLombokhariini #beritaterkini #beritanasional #warganet #hottopic #beritakriminalhariini #beritaviral #Shorts