Penataan Organisasi Laboratorium dan PSO Bea Cukai скачать в хорошем качестве

Penataan Organisasi Laboratorium dan PSO Bea Cukai

Guna mendorong efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, Menteri Keuangan telah menetapkan Organisasi dan Tata Laksana untuk Laboratorium Bea Cukai dan Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai. Pada 11 Desember 2025 dilaksanakan pelantikan pejabat Balai Laboratorium Bea dan Cukai serta peresmian gedung untuk Laboratorium Bea Cukai Kelas 1 Jakarta. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, yang memimpin langsung acara tersebut menyampaikan Balai Laboratorium Bea dan Cukai diharapkan dapat mengurangi beban administrasi, mempercepat pertukaran data antar-unit, serta meningkatkan kapabilitas pengujian dalam rangka memenuhi standar internasional, termasuk dalam rangka penetapan Balai Laboratorium Bea dan Cukai sebagai World Customs Organization Asia-Pacific (WCO A/P) Regional Customs Laboratory. Kegiatan dilanjutkan dengan office tour untuk melihat langsung tata kerja Laboratorium Bea Cukai Kelas I Jakarta. Melalui perubahan organisasi dan tata kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2024 tersebut terdapat kebijakan penataan diantaranya peningkatan kelas dan eselonisasi Laboratorium Bea dan Cukai Medan dan Surabaya untuk menyetarakan struktur dengan beban tugas dan kapasitas pengujian yang semakin meningkat dan penguatan standar ISO Laboratorium. Diharapkan dengan perubahan ini, Laboratorium Bea dan Cukai dapat terus berkontribusi dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari barang berbahaya dan ilegal, menciptakan iklim usaha dan investasi yang semakin kondusif, serta mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional. Pada Jumat, 19 Desember 2025, Bea Cukai juga meresmikan organisasi dan melantik pejabat Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai. Kegiatan berlangsung di Kantor Pusat Bea Cukai dan dipimpin oleh Djaka Budhi Utama, dengan dihadiri pejabat di lingkungan Bea Cukai, baik secara luring maupun daring. Peresmian ini menandai beroperasinya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai. Beberapa penyesuaian dilakukan, antara lain penambahan jumlah PSO BC dari lima menjadi enam melalui pembentukan PSO BC Kupang, relokasi PSO BC Batam menjadi PSO BC Lhokseumawe beserta penataan wilayah operasinya, serta pembentukan unit organisasi nonstruktural subpangkalan di titik strategis (Batam, Tarakan, dan Belawan). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pemerataan cakupan wilayah operasi, meningkatkan kecepatan respons di sektor operasi, dan menutup celah pengawasan kepabeanan dan cukai sebagai komitmen untuk memperbesar kehadiran aparat di wilayah rawan penyelundupan. Dengan struktur organisasi yang lebih solid dan dukungan sarana operasi yang semakin andal, PSO BC diharapkan dapat bergerak lebih cepat, tegas, dan terukur dalam menjalankan tugas pengawasan di lapangan. Rangkaian penataan organisasi dan penguatan kapasitas menegaskan komitmen Bea Cukai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional serta melindungi masyarakat dari ancaman peredaran barang ilegal. Transformasi ini diharapkan mampu mendukung stabilitas ekonomi nasional serta memperkuat peran Bea Cukai sebagai institusi kepabeanan dan cukai yang profesional dan berdaya saing global. Jangan lupa like & subscribe channel ini untuk info menarik lainnya #Beacukaimakinbaik #Beacukai #Indonesiamaju