Koalisi Sipil Desak Presiden hingga DPR Cabut Perintah Siaga 1 Panglima TNI скачать в хорошем качестве

Koalisi Sipil Desak Presiden hingga DPR Cabut Perintah Siaga 1 Panglima TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden dan DPR mencabut surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang memerintahkan jajarannya untuk siaga 1 di tengah perkembangan situasi konflik di Timur Tengah. Koalisi ini berisikan Imparsial, YLBHI, KontraS, Amnesty International Indonesia, Human Right Working Group, WALHI, Centra Initiative, ICW, LBH Jakarta, hingga SETARA Institute. Mereka beranggapan jika Prabowo membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik bahwa ia sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Koalisi menilai surat telegram itu juga tak sejalan dengan Konstitusi, karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden bukan Panglima TNI. Mereka menyatakan Pasal 10 UUD NRI 1945 menyatakan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Lalu aturan itu juga diperkuat Pasal 17 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. #tni #siagatni #jenderaltni Video Editor : daf Download aplikasi berita TribunX di PlayStore atau AppStore untuk dapatkan pengalaman baru Jangan sampai ketinggalan informasi terupdate dan berita pilihan Tribun Jateng. Ikuti saluran kami di WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaGG...