У нас вы можете посмотреть бесплатно Menkeu Purbaya Ungkap Apbn Defisit Rp54,6 Triliun Januari 2026 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit 54,6 triliun rupiah hingga akhir Januari 2026. Defisit anggaran tersebut setara 0,21 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB nasional. Dalam konferensi pers APBN pada Senin pagi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi belanja negara mencapai 227,3 triliun rupiah atau meningkat 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan capaian tersebut, APBN mengalami defisit sebesar 54,6 triliun rupiah atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun defisit keseimbangan primer tercatat sebesar 4,2 triliun rupiah. Pemerintah menegaskan APBN terus berperan strategis sebagai instrumen shock absorber dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan realisasi APBN hingga 31 Januari 2026 menunjukkan kinerja yang solid. Adapun untuk pendapatan negara telah mencapai 172,7 triliun rupiah atau 5,5 persen dari target APBN, tumbuh sebesar 9,5 persen year on year. Di sisi belanja negara, terealisasi sebesar 227,3 triliun rupiah atau 5,9 persen dari pagu APBN, tumbuh tinggi sebesar 25,7 persen year on year. Menurutnya, hal ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun mendukung program prioritas menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama. Sementara itu, defisit berkesinambungan primer tercatat sebesar 4,2 triliun rupiah menunjukkan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Dari sisi pembiayaan, realisasi mencapai 105,1 triliun rupiah atau 15,2 persen dari target. Hal ini dilakukan sekaligus untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di dalam negeri agar tetap stabil dan terjaga. (JPM)