Kisruh Wabup Jember Laporan Bupati Fawwat ke KPK, Ngadu Sejak Dilantik Tak Pernah Dilibatkan Kerja скачать в хорошем качестве

Kisruh Wabup Jember Laporan Bupati Fawwat ke KPK, Ngadu Sejak Dilantik Tak Pernah Dilibatkan Kerja

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUN-VIDEO.COM - Wakil Bupati Jember Djoko Susanto mengadukan Bupati Jember, Muhammad Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam suratnya, Wabup menyebut bahwa dirinya tak pernah dilibatkan dalam kerja selama enam bulan menjabat. Surat tertanggal 4 September 2025 tersebut dibuat hasil tindak lanjut dari audiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih beberapa bulan lalu. Djoko merasa bahwa apa yang sudah dilakukannya sesuai dengan fungsi KPK dalam hal pengawasan. Ia menyebut, menempuh cara-cara kedinasan melalui surat untuk meminta KPK memberikan pembinaan dan pengawasan khusus dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih kepada Pemkab Jember. Wabup juga meneruskan surat permohonan serupa pada Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa. Wabup juga mengadukan soal inkonsistensi kebijakan yang ditandai dengan dikeluarkannya keputusan Bupati nomor 100 tentang Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D). Djoko menilai, kebijakan itu tidak punya dasar hukum, justru tidak sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Keputusan itu pun, menurutnya, tumpang tindih dengan tugas dan fungsi wakil bupati yang juga ikut memberikan saran kepada bupati. KPK sendiri melalui Jubir KPK menegaskan akan menindaklanjuti aduan tersebut. Pasalnya, fungsi KPK juga tak hanya penindakan, melainkan pencegahan, dan pengawasan sistem agar lebih transparan. (Tribun-Video.com) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wabup Jember Laporkan Bupati ke KPK, Salah Satunya Masalah Transparansi", https://surabaya.kompas.com/read/2025... Program: Tribunnews Update Host: Nila Irda Editor: Nathanael Moer Rahardian Uploader: Tri Hantoro #WabupJember #BupatiFawwat #KPK #LaporanKPK #PolitikDaerah #Transparansi #Aduan