Proyek Pelabuhan Reklamasi/Reclamation Port Project скачать в хорошем качестве

Proyek Pelabuhan Reklamasi/Reclamation Port Project

Reklamasi daratan, biasanya disebut reklamasi, adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill. Menurut Undang-Undang[1], definisi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu. Reklamasi daratan umumnya dilakukan dengan tujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat[2]. Kawasan ini dapat dijadikan lahan pemukiman, objek wisata dan kawasan niaga. Di Indonesia, reklamasi untuk membentuk daratan yang dilakukan dari garis pantai disebut dengan reklamasi pantai, dan diatur melalui Peraturan menteri Pekerjaan Umum No. 40 tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.[7] Beberapa pihak juga menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai dasar hukum reklamasi, tetapi Permen KP tersebut hanya berisi pelimpahan wewenang pengelolaan dari menteri ke kepala daerah yang telah diatur butir-butirnya dan tidak mencakup pembuatan satuan kerja pengelolaan yang baru selain yang telah disebutkan.[8] Dalam Permen PU No. 40 tahun 2007, syarat untuk mengajukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yaitu: Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai; Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Wali kota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi; Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi); Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional Sedangkan tahap-tahap pelaksanaannya yaitu: Persiapan Pengumpulan Data Analisis, terutama AMDAL Konsepsi rencana Diskusi terbuka bersama antara pemerintah, swasta, masyarakat, DPRD, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya Pengesahan AMDAL yang belum dipublikasikan kepada umum, didiskusikan secara terbuka, dan disahkan oleh kementerian lingkungan tidak bisa menjadi syarat untuk mengajukan RDTR reklamasi. #Proyekpelabuhanreklamasi ‪@Iwanyasrinlubis‬