LEMBAGA INDEPENDEN, ANAK REFORMASI | KPK, KPU, KOMNASHAM, OMBUDSMAN скачать в хорошем качестве

LEMBAGA INDEPENDEN, ANAK REFORMASI | KPK, KPU, KOMNASHAM, OMBUDSMAN

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Lembaga Negara Independen, dan kenapa perannya begitu penting untuk menjaga demokrasi di Indonesia? Di video ini, MinBeni mengajak kamu mengenal lebih dalam Komnas HAM, KPU, KPK, dan Ombudsman. Empat lembaga yang disebut sebagai anak kandung Reformasi 1998. Dari sejarah pembentukannya, perubahan konstitusi, sampai tantangan terbaru seperti pelemahan KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019, kita akan melihat bagaimana independensi lembaga negara tidak pernah benar-benar abadi. Merekalah wasit demokrasi, penjaga pelayanan publik, dan garda terdepan pemberantasan korupsi. Pertanyaannya: Kalau wasit sudah tidak independen, masihkah pertandingan berjalan adil? Tonton sampai selesai dan tulis pendapatmu di kolom komentar. 📌 Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan biar semakin banyak orang paham tentang pentingnya menjaga lembaga independen di Indonesia. Timestamp: 00:00 KPU, KPK, Ombudsman 00:51 Pembahasan 01:38 Lembaga Independen 04:56 Lahirnya Lembaga Independen 06:51 Amandemen 1 (Habibie) 09:14 Amandemen 2 (Gus Dur) 10:40 Amandemen 3 & 4 (Megawati) 13:04 KomnasHam 14:48 KPU 16:45 KPK 21:45 Ombudsman 23:31 Kesimpulan Referensi narasi: Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Butt, S., & Lindsey, T. (2012). Judicial Mafia: The Courts and State Illegality in Indonesia. In The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia. Cambridge University Press. Shugart, M. S., & Carey, J. M. (1992). Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge University Press. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-3 dan ke-4). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Keputusan Presiden No. 68 Tahun 2000 tentang Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia #LembagaIndependen #KPK #KPU #Ombudsman #KomnasHAM #Reformasi98 #DemokrasiIndonesia #BeneranIndonesia #SEAblings