YANG PALING DI TUNGGU RAKYAT INDONESIA, DPR BAHAS RUU PERAMPASAN ASET, RAKYAT MENUNGGU HASILNYA. скачать в хорошем качестве

YANG PALING DI TUNGGU RAKYAT INDONESIA, DPR BAHAS RUU PERAMPASAN ASET, RAKYAT MENUNGGU HASILNYA.

YANG PALING DI TUNGGU RAKYAT INDONESIA, DPR BAHAS RUU PERAMPASAN ASET, RAKYAT MENUNGGU HASILNYA. Dalam paparannya, PDIP menyoroti UU PERAMPASAN ASET di Rusia. "di Rusia, UU perampasan aset digunakan untuk menekan oposisi, dan membungkan lembaga masyarakat". jadi mau cara negara mana, Amerika, Rusia, cina India atau cara kita sendiri, tegasnya. tonton terus videonya agar mendapatkan ilmu yang banyak. APA ITU UNDANG UNDANG PERAMPASAN ASET? Undang-Undang Perampasan Aset adalah rancangan peraturan di Indonesia yang memberi kewenangan kepada negara untuk mengambil aset hasil kejahatan (seperti korupsi, pencucian uang, terorisme) tanpa harus menunggu putusan pidana tetap terhadap pelakunya, bertujuan memutus kenikmatan pelaku kejahatan atas hasil kejahatannya dan mengembalikan kerugian negara, sejalan dengan konvensi internasional seperti UNCAC. Mekanismenya memungkinkan perampasan aset melalui putusan pidana atau mekanisme sipil (gugatan perdata), termasuk jika pelaku meninggal, melarikan diri, atau tidak diketahui, serta bisa mencakup 'unexplained wealth' (harta tak wajar yang sumbernya tidak bisa dijelaskan). Tujuan Utama Memutus Kenikmatan Pelaku: Mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya (korupsi, dll.). Pemulihan Kerugian Negara: Mengembalikan aset negara yang hilang akibat tindak pidana. Melengkapi Hukum: Mengisi celah hukum yang ada dan sejalan dengan komitmen internasional (UNCAC). Fitur Kunci dalam RUU Perampasan Tanpa Vonis Pidana: Memungkinkan perampasan jika pelaku tidak dapat diadili (meninggal, melarikan diri, dll.) atau jika ditemukan aset hasil kejahatan baru. Unexplained Wealth: Mengatur harta pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan sumbernya untuk diduga sebagai hasil tindak pidana. Lingkup Kejahatan: Terbatas pada kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya. Perlindungan Hukum: Adanya izin hakim untuk penyitaan dan ganti rugi jika terjadi kesalahan sita untuk mencegah kriminalisasi politik. Mengapa Penting? Menjerat Koruptor: Menjadi senjata baru dalam pemberantasan korupsi yang sulit dibuktikan secara pidana langsung. Kepatuhan Internasional: Memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota konvensi anti-korupsi. Keamanan Investasi: Aturan yang jelas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor. #uuperampasanaset #breakingnews #dprlive #dedimulyadi #prabowosubianto #breakingnews #amransulaimanvirall #purbayayudhisadewa #amransulaiman #kdm #menteripertanian #swasembadapangan #dedimulyadi #prabowosubianto #breakingnews #amransulaimanvirall #kangdedimulyadi #swasembadapangan