Mangkrak, Nasib Alsintan Buatan Madiun Dijaminkan Kantor Pajak, Pernah Dipesan 1000 Unit Jokowi скачать в хорошем качестве

Mangkrak, Nasib Alsintan Buatan Madiun Dijaminkan Kantor Pajak, Pernah Dipesan 1000 Unit Jokowi

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUNJATIM.COM - Perasaan kecewa dan pasrah, terus diluapkan oleh Direktur PT Mitra Maharta Agus Zamroni, Selasa siang (16/9/2025). 4 unit Combine Harvester buatan PT Mitra Maharta bermerk Zaaga, terpaksa dibuat jaminan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo. Meski demikian, ternyata Alat Mesin dan Pertanian (Alsintan) itu adalah bagian dari jumlah pesanan, yang pernah dijanjikan oleh Presiden RI Ke 7 Joko Widodo, sebanyak 1.000 unit, pada kunjungan kerja tahun 2015 silam. Saat ditinjau bersama Juru Sita, Agus Zamroni menunjukkan sisa Alsintan lain, masih tersegel plastik, tertata rapi, serta tidak pernah digunakan sama sekali. Agus Zamroni mengatakan, dari 1000 unit yang dipesan, hanya diambil 81 unit oleh Jokowi. Sisanya sebanyak hampir 400 unit, masih tersimpan di Gudang Produksi, di Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. “Ada yang dibeli melalui APBD, tetapi dianggap sebagai pembelian pemerintah pusat. Padahal anggarannya memang betul-betul dari pemerintah daerah,” ujar Agus Zamroni. Karena yang diambil oleh pemerintah pusat tidak sesuai ekspektasi, Agus mengaku mengalami kerugian dalam jumlah banyak. Pasalnya, untuk harga per unit bisa mencapai Rp 122 juta. Ditambah lagi, nilai denda pajak yang dibebankan sebesar Rp 499 juta sejak 2021, walaupun saat ini harga mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun. “Kami tidak mampu membayar banyaknya denda pajak. Akhirnya saya serahkan mesin karya saya kepada negara.Ini adalah upaya kami untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara,” ungkapnya. Meski berbagai riset telah dilakukan secara mandiri, namun pihaknya memilih mengikhlaskan Alsintan karya patennya, untuk diserahkan kepada negara. “Harapannya ke depan karena Jokowi yang berkunjung ke sini atas nama Presiden dan negara, ya tentu ini menjadi kebijakan. Pak Prabowo tetap memperhatikan industri dalam negeri. Kami riset untuk petani, agar Indonesia tidak selalu impor,” pungkasnya. Sementara itu, Kasi Penagih KPP Pratama Ponorogo Hasan Wahyudi, menambahkan, barang dijaminkan sebagai komitmen wajib pajak, karena tidak ada likuiditas yang mencukupi. “Pihak wajib pajak menyerahkan aset tersebut untuk jaminan. Selanjutnya ada proses penilaian dan lelang. Nanti akan kami sampaikan ke wajib pajak, hasil lelang apakah masih ada sisa atau belum terpenuhi,” tandasnya. Reporter: Febrianto Ramadani Host: Cindy Dinda VP: Rizky Website https://jatim.tribunnews.com/ Twitter   / tribunjatim   Facebook   / tribunnewsjatim   Instagram   / tribun_jatim   #tribunjatim #matalokalmenjangkauindonesia