Wakil KSP RI M. Qodari Tinjau Pemanfaatan Sumur Bor Bantuan Kemenhan RI скачать в хорошем качестве

Wakil KSP RI M. Qodari Tinjau Pemanfaatan Sumur Bor Bantuan Kemenhan RI

#dhaksinargatv #kabupatengunungkidul Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunungkidul, Minggu (1/06), dengan agenda pertama meninjau pemanfaatan sumur bor pertanian bantuan Kementerian Pertahanan RI Tahun 2024 yang berlokasi di Kapanewon Semin. Kunjungan ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi program strategis nasional yang dilaksanakan di daerah. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Muhammad Qodari menyampaikan bahwa tujuan kehadirannya adalah untuk memastikan keberlanjutan program pengairan lahan pertanian yang digagas oleh Kementerian Pertahanan semasa kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyampaikan, dari total 52 titik sumur bor yang direncanakan, saat ini sebanyak 15 titik telah selesai dibangun dan mengairi lahan seluas 1.225 hektare, sementara 37 titik lainnya masih dalam proses dengan potensi pengairan hingga 5.000 hektare. ”Kita sudah menemukan informasi berapa titik yang direncankan lalu realisasinya nanti akan kita followup proses selanjutnya. Termasuk misalnya bagaimana nanti serah terimanya, harus ada serah terima resmi agar dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten secara berkelanjutan,” tegasnya. Ia juga menyoroti potensi sosial masyarakat Gunungkidul yang dinilainya luar biasa. “Kegotongroyongan warga sangat tinggi. Saya mendapat informasi ada 1.429 padukuhan yang masing-masing memiliki balai sendiri. Ini luar biasa dan bisa menjadi contoh nasional. Potensi infrastruktur sosial ini bisa menunjang berbagai program, termasuk koperasi desa dan pengembangan wisata,” tambahnya. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Rismiyadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa pada tahun 2024, luas panen padi di Gunungkidul mencapai 54.000 hektare, dengan produktivitas rata-rata sebesar 49,63 kuintal per hektare. Dari capaian tersebut, total produksi padi Gunungkidul tahun 2024 mencapai 269.841 ton gabah kering giling, dan dalam kondisi surplus. Memasuki tahun 2025, hingga akhir bulan April, luas panen padi sudah mencapai 45.963 hektare, atau sekitar 85% dari total luas panen tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh curah hujan yang cukup serta pembangunan infrastruktur pengairan melalui program Kementerian Pertahanan yang bekerja sama dengan Universitas Pertahanan. “Produktivitas padi pada tahun ini juga meningkat menjadi 52,27 kuintal per hektare, naik sekitar 5,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya dampak positif dari pembangunan jaringan air di sejumlah titik,” ujar Rismiyadi. Dengan peningkatan tersebut, hingga April 2025, total produksi padi sudah mencapai sekitar 240.000 ton, atau 85% dari total produksi tahun 2024. Pihaknya optimistis target produksi tahun ini dapat melampaui tahun sebelumnya. Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap program ketersediaan air untuk pertanian di Gunungkidul. Ia berharap agar hasil kunjungan ini dapat diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk tindak lanjut program, termasuk usulan pembentukan koperasi desa sebagai penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. “Kami sangat bersyukur karena hanya Gunungkidul di DIY yang mendapat program pembangunan sumur bor dari Kemhan bekerja sama dengan Universitas Pertahanan. Ini sangat berarti dalam meningkatkan produksi pertanian. Selain itu, kami juga berharap ada dukungan untuk penguatan sektor pariwisata yang menjadi potensi utama daerah kami, sejalan dengan visi misi Gubernur DIY: Among Tani Dagang Layar, dan menyongsong abad samudera” ujar Bupati Endah. Rangkaian kunjungan juga mencakup peninjauan program koperasi desa Merah Putih dan potensi pengembangan wisata lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat Gunungkidul. Pemerintah pusat melalui Kantor Staf Presiden berkomitmen untuk terus memfasilitasi dan mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.