ATR/BPN Wajibkan Revisi RTRW Daerah, 87 Persen Sawah LP2B Tak Boleh Dialihfungsikan скачать в хорошем качестве

ATR/BPN Wajibkan Revisi RTRW Daerah, 87 Persen Sawah LP2B Tak Boleh Dialihfungsikan

Pemerintah memperketat perlindungan lahan sawah nasional demi menjaga ketahanan dan swasembada pangan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, pemerintah daerah wajib merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar minimal 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan tidak boleh dialihfungsikan. Kebijakan ini disampaikan usai Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ATR/BPN di Istana Merdeka. Pemerintah mencatat Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah sepanjang 2019–2024 akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Langkah strategis ini mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2030, sebagai upaya menjaga sawah nasional, melindungi petani, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia #breakingnews #trimediasultra #viral Ikuti terus perkembangan kebijakan nasional dan isu strategis pangan hanya di kanal TRIMEDIASULTRA NEWS. #PrabowoSubianto #IndonesiaPresident #IndonesiaPolitics #NonAligned #GlobalPolitics #WorldAffairs #ASEAN #Geopolitics #youtubevideo #Leadership #trimediasultra #Rakornas2026 #PresidenRI #PidatoPresiden #IndonesiaNonBlok #PolitikLuarNegeri #PemimpinJujur #IndonesiaEmas2045 #beritanasional #youtubevideos #viralvideos #politikindonesia #beritaterbaru #PemerintahPusatDaerah #ProgramPrioritasPresiden #youtubechannel #beritaterkini #ATRBPN #LP2B #KetahananPangan #SwasembadaPangan #LahanSawah #RTRW #AlihFungsiLahan #PanganNasional #KebijakanPemerintah #BeritaNasional #Indonesia #Pertanian #Sawah #NewsIndonesia