SALAH RANAH! KASUS IJAZAH JOKOWI SEHARUSNYA DIBAWA KE PTUN BUKAN PIDANA, PENJELASAN EKS HAKIM AGUNG скачать в хорошем качестве

SALAH RANAH! KASUS IJAZAH JOKOWI SEHARUSNYA DIBAWA KE PTUN BUKAN PIDANA, PENJELASAN EKS HAKIM AGUNG

Mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbuun menilai kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini penting karena menurut Gayus perkara ijazah Jokowi seharusnya diteliti dari awal proses penerbitan ijazah di Universitas Gadjah Mada (UGM), sehingga seharusnya kasus tersebut dibawa ke PTUN, bukan diproses pidana. "Bagi saya kalau kita memperhatikan perkara ini lebih teliti mengenai ijazah, ijazah itu diawali dari proses, proses penerbitan ijazah dari awal," kata Gayus Lumbuun, pada Selasa (3/2/2026). "Maka saya mengatakan rezim hukumnya bukan rezim hukum pidana. Maka menjadi hukum administrasi," imbuhnya. Pakar hukum pidana tersebut menilai bahwa proses administratif terkait ijazah Jokowi jika dibawa ke PTUN, dapat menyelesaikan awal mula polemik ini. "Sehingga terbitlah ijazah atau memang tidak pernah diterbitkan. Kalau menurut Rektor UGM pernah diterbitkan, dipegang hari ini oleh Pak Jokowi, persoalannya juga dari sini bisa dimulai, yaitu kita akan memerlukan satu sengketa informasi," kata Gayus. Menurut Gayus Lumbuun, UGM tidak pernah bersedia secara detail menjawab perihal ijazah Jokowi. "Seperti apa dan sebagainya, ya itu hak dari UGM. Namun negara mempunyai jalur untuk memeriksa dan memaksa UGM untuk menyatakan pendapatnya secara resmi. Di mana? Di PTUN," tuturnya. Namun, Gayus menjelaskan bahwa proses di PTUN tidak dapat segera untuk dilalui sebab ada yang disebut sengketa informasi. Sengketa informasi tersebut dapat mengundang secara paksa hasil tolakan dari itu dibawa ke PTUN, sehingga bisa terbuka jalur. "Diawali pendaftaran ke UGM. Bagaimana keadaannya? Proses belajarnya?" ujar Gayus. "Itu semua akan terungkap melalui sengketa informasi ini sehingga ada informasi tepat," sambungnya. Lebih lanjut, Gayus menyebut bahwa jika perkara ijazah Jokowi telah selesai di PTUN, baru setelah itu siapa saja yang bersalah bisa dipidanakan. "Setelah itu siapa yang melanggar, siapa yang melakukan upaya-upaya di luar prosedur diajak ke pidana," ucapnya. Kubu Roy Suryo Cs menyoroti ketidakhadiran kubu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di persidangan pembuktian kasus tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Jawa Tengah. “Ini kan aneh. Mereka menunggu sidang pidana, tetapi sidang pembuktian yang sudah running, berjalan, tidak mereka ikuti,” ujar kuasa hukum Roy Suryo Cs, Refly Harun, Kamis (5/2/2026). Padahal, jika ada panggilan dari pengadilan kubu Jokowi akan hadir. Namun, hingga saat ini tak ada kehadiran mereka. Hal tersebut bentuk tidak konsekuennya Jokowi dalam membuktikan bahwa memiliki ijazah asli. “Kami tetap meragukan bahwa dokumen asli yang katanya diperlihatkan pada 15 Desember 2025, dokumen yang menurut kami tetap dokumen palsu yang keyakinannya 99,9 persen,” katanya. #prabowo #jokowi #indonesia #kabinetmerahputih #presiden #wakilpresiden #prabowosubianto #gibran #pemakzulangibran #jokowi #ijazah #salinan #kpu #kpudki #bonatuasilalahi #arsipnegara #anri #roysuryo #eggisudjana #damailubis #tersangka #beritaartis #beritaartisterbaruhariinidiindonesia #beritaartishariini #beritaartisindonesia #beritaartisterkiniindonesia #hotseleb #gosip #gosipceria #gosipartisindonesiahariiniyangterbaru #MataLokalMenjangkauIndonesia Simak berita selengkapnya di http://pontianak.tribunnews.com/ Simak Video Viral lainnya https://pontianak.tribunnews.com/topi... Program: - Host: - Editor Video: kia Uploader: - Ikuti saluran Tribun Pontianak di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaLd... Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru Follow us: Instagram:   / tribunsingkawangofficial   Facebook:   / tribunsingkawangupdate   Twitter:   / tribunpontianak   TikTok:   / tribunsingkawang   Terima Kasih Telah Subscribe, Like, dan comment konten-konten menarik dari Kami.