Polda Sulut Diminta Klarifikasi, Penugasan Brigadir RAT Ditemukan Kejanggalan скачать в хорошем качестве

Polda Sulut Diminta Klarifikasi, Penugasan Brigadir RAT Ditemukan Kejanggalan

#tribuntimurcom #tribunviral #poldasulut #brigadirrat #klarifikasi Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mencium kejanggalan soal penugasan Brigadir Ridhal Ali Tomi alias RAT. Yakni soal penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2022. Oleh karena itu Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti meminta Polda Sulut untuk memberikan klarifikasinya. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mendesak Polda Sulawesi Utara (Sulut) untuk memberikan klarifikasi soal informasi yang dianggap simpang siur terkait penugasan Brigadir Ridhal Ali Tomi (RAT) di Jakarta. Diketahui ada perbedaan informasi antara keterangan istri Brigadir RAT dengan Polda Sulut soal penugasan terhadap Brigadir RAT. Di mana sang istri menyebut Brigadir RAT ditugaskan sebagai ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2022. Sementara itu, Polda Sulut menyebut Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret 2024 dan bekerja menjadi pengawal seorang pengusaha di Jakarta. Poengky lantas mempertanyakan mengapa Brigadir RAT bisa mengambil cuti sejak 10 Maret 2024 hingga kematiannya tanggal 25 April 2024. Karena menurut Poengky pengambilan cuti bagi anggota Polri seharusnya tidak melebihi batas waktu. Lalu ketika seorang anggota Polri mengambil cuti, seharusnya ia tidak diperbolehkan membawa senjata api (senpi). Senpi yang dibawanya ketika bertugas seharusnya dititipkan ke gudang penyimpanan. Poengky juga mempertanyakan surat tugas Brigadir RAT, sebab, anggota polisi harus memiliki surat tugas jika mendapat penugasan di luar struktur. Hal tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri. Atas alasan tersebut, Poengky pun mendesak Propam Polda Sulut untuk bisa menelusuri lebih lanjut terkait kasus Brigadir RAT ini. Tak hanya itu, Poengky juga meminta Divisi Propam Mabes Polri juga diminta untuk memberikan pengawasan, karena kasus ini kini menjadi perhatian publik. Kasus Brigadir RAT ini juga bisa menjadi momentum untuk evaluasi pada penugasan yang tak sesuai prosedur, agar nantinya bisa ditindak tegas. Karena menurut Poengky polisi mendapat gaji dari APBN, sehingga penugasan polisi harus sesuai aturan dan tidak boleh 'suka-suka komandan'. VP: Asriadi    • Temukan Kejanggalan Penugasan Brigadir RAT...   (TRIBUN-TIMUR.COM) Ingat SUBSCRIBE, SHARE dan tinggalkan jejak di kolom KOMENTAR. Nonton konten viral lainnya di Youtube Channel: Tribun Timur: http://bit.ly/tribuntimurmks Update info terkini via: http://tribun-timur.com Instagram Tribun Timur: http://bit.ly/IGTribunTimur Twitter Tribun Timur: http://bit.ly/twitterTribunTimur Facebook Tribun Timur: http://bit.ly/FBTribunTimurMks YouTube Business Inquiries: +6281144407111