У нас вы можете посмотреть бесплатно Serahkan DPA 2026, Gubernur Elisa Kambu: Ini Peta Kerja, Bukan Sekadar Dokumen Administrasi или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh perangkat daerah (PD). Penyerahan DPA dipimpin Gubernur Elisa Kambu dan berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Selasa (30/12/2025). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya Anneke Lieke Makatuuk, Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) perwakilan Papua Barat Daya Otto Ihalauw, serta para pimpinan PD. Sebelum penyerahan DPA, perwakilan empat PD bersama Gubernur Elisa Kambu menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam arahannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan DPA bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta kerja pemerintah daerah menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2026. Ia meminta seluruh PD segera persiapan teknis dan administratif sejak Januari 2026 tanpa menunda pelaksanaan program. Program pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta penguatan tata kelola dan pengawasan internal. Pentingnya koordinasi lintas PD serta sinergi dengan DPRP Papua Barat Daya dan para pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya Elisa, banyak target pembangunan membutuhkan kerja kolaboratif antarlembaga. Terkait penganggaran, Gubernur memastikan pembayaran gaji ASN tetap berjalan sesuai ketentuan meskipun terjadi penurunan dana transfer ke daerah (TKD). Ia menegaskan tidak ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan seluruh hak ASN tetap dibayarkan seperti tahun berjalan. Pj Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth menyampaikan penyusunan DPA 2026 telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta program strategis sosial seperti pendidikan gratis dan makan bergizi. Artikel ini telah tayang di Tribunsorong.com dengan judul Serahkan DPA 2026, Gubernur Elisa Kambu: Ini Peta Kerja, Bukan Sekadar Dokumen Administrasi, https://sorong.tribunnews.com/pemprov.... Penulis: Taufik Nuhuyanan Editor: Petrus Bolly Lamak