Tok! MK Kabulkan Sebagain UU Ciptaker, PKWT Hanya Berlaku 5 Tahun & Tak Ada Lagi PHK Sewenang-wenang скачать в хорошем качестве

Tok! MK Kabulkan Sebagain UU Ciptaker, PKWT Hanya Berlaku 5 Tahun & Tak Ada Lagi PHK Sewenang-wenang

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUN-VIDEO.COM - Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materil undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Yakni yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya dalam sidang pengucapan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024). Dalam amar putusan perkara nomor 168/PUU/XXI/2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo tersebut terdapat 25 poin amar putusan. Salah satu pasal yang berubah adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya bisa berlaku selama lima tahun. Jika dalam jangka waktu awal PKWT telah ditentukan 5 (lima) tahun maka pengusaha tidak dapat lagi memperpanjang jangka waktu PKWT tersebut karena hal itu, selain tidak sejalan dengan hakikat PKWT, juga melanggar hak-hak pekerja/buruh. Sebelumnya diketahui, Partai Buruh bersama beberapa serikat pekerja telah melakukan gugatan atau uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Yakni Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) ke Mahkamah Konstitusi. Adapun pemohon dari gugatan tersebut di antaranya: 1. Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). 3. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) 4. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 5. Dua orang buruh sebagai Pemohon perorangan. Dalam Permohonan setebal lebih dari 300 halaman itu, Partai Buruh meminta MK untuk membatalkan sejumlah norma dalam UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh. Adapun pasal yang digugat di antaranya: Pengaturan TKA untuk Pasal 42 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 3 dan Pasal 42 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4. Pengaturan PKWT untuk Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 dan Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81angka 12. Pengaturan outsourcing untuk Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18. Pengaturan cuti untuk Pasal 79 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 25 fan Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dapat menghambat kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Said Iqbal, akibat dari penerapan UU Cipta Kerja banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja. (Tribun-Video.com/Tribunnews.com) Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pasal-pasal UU Cipta Kerja yang Digugat Buruh ke Mahkamah Konstitusi. https://www.tribunnews.com/bisnis/202.... Program: Breaking News Host: Sandy Yuanita Editor Video: Rahmat Gilang Maulana #UJCiptaker #UjiMateril #MahkamahKonstitusi #PKWT #PartaiBuruh #SerikatPekerja #PutusanMK #HakPekerja #OmnibusLaw #BeritaTerkini