Bagaimana Dasar Hukum Pilkada Langsung? | скачать в хорошем качестве

Bagaimana Dasar Hukum Pilkada Langsung? |

#ruangdialektika 171 Bagaimana dasar hukum Pilkada langsung? Rencana DPR dan koalisi pemerintahan Prabowo untuk mengubah pemilihan kepala daerah menjadi Pilkada tak langsung mendapat banyak penentangan dan kritik. Salah satunya dari Feri Amsari, pakar hukum tata negara. Dia mengatakan, Pilkada tak langsung bertentangan dengan putusan MK dan sekaligus mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Feri, selain daerah istimewa, Pilkada wajib diselenggarakan secara langsung itu amanat konstitusi. Karena itu, jika ada pihak yang menafsir konstitusi sehingga membolehkan Pilkada tidak langsung adalah kekeliruan. Selain itu, Feri juga menyinggung soal pemerintahan Prabowo yang punya kecenderungan untuk memimpin negara ini secara terpusat dan mengembalikan seperti di era Orde Baru. Ikuti Kami di Media Sosial: 📱 Instagram:   / kanalsa.id   📱 TikTok:   / kanalsa.id   📱 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?... Dapatkan informasi lebih awal dan ikut serta dalam ruang diskusi di komunitas WhatsApp! Gabung KanalSA Community: https://chat.whatsapp.com/Kc27IoEuiRV