BEM SI Jatim Menuntut Penonaktifan PBI BPJS - Pengangkatan Pegawai SPPG menjadi ASN скачать в хорошем качестве

BEM SI Jatim Menuntut Penonaktifan PBI BPJS - Pengangkatan Pegawai SPPG menjadi ASN

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) S.I Jatim melakukan aksi demo di depan DPRD Jawa Timur pada Rabu siang, 11 Februari 2026. Meskipun jumlah massa terhitung sedikit, mereka tetap melakukan orasi dengan semanagat sambil meminta Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak Rouf untuk keluar dan menemui mereka diluar gedung sambil bertahan dibawah rintik hujan. Mereka juga membakar ban sebagai tanda peringatan emosi massa yang menunggu. Beberapa menit sebelum adzan ashar berkumandang, Ketua DPRD Jatim menemui massa dengan pengawalan. Pihak massa meminta Ketua DPRD Jatim untuk naik ke mobil komando. Massa menjamin sendiri keselamatannya. Beberapa warga yang berjualan jas hujan pun menghadiri demo tersebut untuk menawarkannya kepada Musyafak, namun tidak diambil. Namun, tidak sampai naik dan tidak diketahui apa alasannya, Ketua DPRD Jatim tiba tiba masuk kembali ke dalam gedung. Hal tersebut membuat massa mahasiswa menjadi emosi sampai membuat barrier atau kawat penghalang menjadi gepeng. Mahasiswa mencoba berkomunikasi dengan pihak kepolisian yang berjaga di gerbang DPRD Jatim agar Ketua DPRD Jatim kembali menemui mahasiswa agar tidak terlalu lama. Sekitar 30 menit menunggu, para mahasiswa mundur dari gedung DPRD Jatim lalu menggelar Konferensi PERS di jalanan. Dalam konferensi PERS tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan isu terbaru seperti : 1. Penonaktifan BPJS PBI yang dinilai sangat merugikan dengan pemerintah berdalih karena tidak tepat sasaran 2. Evaluasi ekosistem yang rusak akibat deforestasi 3. Pengangkatan karyawan SPPG menjadi ASN yang dinilai sangat merendahkan profesi guru khsususnya guru honorer 4. Mendesak pemerintah untuk mengangkat isu kesejahteraan guru honorer 5. Menuntut Pembebasan aktivis yang menjadi tahanan politik Mereka juga mengangkat isu turunan lain seperti 1. pegawalan 17 + 8 2. penolakan pengangkatan Adies Kadir menjadi Hakim MK 3. Penolakan pengangkatan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI 4. Menuntut pertanggung jawaban pemerintah pusat atas kejadian anak kecil yang bunuh diri anak SD di NTT 5. Pemfokusan isu pendidikan & kesehatan daripada MBG 6. Perbaikan komunikasi pemerintah dengan publik 7. Menuntut reformasi pemerintahan agar sesuai dengan meritokrasi 8. Menuntut agar pemerintah keluar dari Board of Peace yang dinilai berpihak kepada zionisme