У нас вы можете посмотреть бесплатно Prank JOKOWI: Cuci Tangan Konstitusi Saat KPK Sudah 'Mati Suri' | SOROTAN или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Sebuah pernyataan mengejutkan meluncur dari mulut mantan Presiden Joko Widodo di Stadion Manahan, Solo. Di tengah anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ke titik nadir, Jokowi tiba-tiba menyatakan setuju jika UU KPK dikembalikan ke versi lama (sebelum revisi 2019). Bahkan, ia melontarkan klaim kontroversial: "Saya tidak ikut meneken revisinya." Apakah ini sebuah pengakuan jujur di masa pensiun, atau sekadar strategi "cuci tangan" politik untuk menyelamatkan legacy? SOROTAN kali ini membedah tuntas skandal "balik kanan" ini dari berbagai sudut: ✅ Kacamata Hukum Tata Negara: Membongkar alibi "tidak meneken" dan peran mutlak Presiden dalam proses legislasi (Surpres & DIM). ✅ Data & Fakta: Dampak nyata revisi 2019 terhadap skor IPK Indonesia, eksodus pegawai berintegritas, dan "menguapnya" kasus korupsi kakap. ✅ Respon Istana & Senayan: Mengapa pemerintahan Presiden Prabowo menjaga jarak, dan alasan DPR merasa dijadikan kambing hitam. Simak analisis mendalam kami tentang bagaimana "diamnya" kekuasaan di masa lalu telah melumpuhkan pilar demokrasi kita. TIMESTAMPS (PANDUAN MENIT) [00:04] - Opening: Analogi Pembakar Rumah & Kejutan di Manahan [01:14] - Data Empiris: IPK Indonesia 2025 yang "Nyungsep" ke Angka 34 [02:08] - Produktivitas KPK: Menguapnya OTT & Munculnya Senjata SP3 [02:45] - Krisis SDM: Eksodus Pegawai & Kontroversi TWK [03:33] - Kilas Balik 2019: Ingatan #ReformasiDikorupsi & Gas Air Mata [04:33] - Bukti Hukum 1: Surat Presiden (Surpres) & Tiket Masuk Pelemahan [05:09] - Bukti Hukum 2: Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) & "Racun" Birokrasi [05:44] - Bedah Konstitusi: Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945 & Alibi Tidak Meneken [07:06] - Respon Istana: Mengapa Prabowo Menolak "Bola Panas" Jokowi? [08:53] - Analisis Politik: Diskoneksi Frekuensi Solo vs Jakarta [10:20] - Suara Senayan: DPR Melawan, Menolak Jadi Kambing Hitam [12:47] - Dampak Ekonomi: Mengapa Investor Takut dengan Skor IPK 34? [16:02] - Kesimpulan: Legacy Saving atau Penyesalan Tulus?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Welcome to Satu Visi Media Kanal Antikorupsi, Don't forget to Like, Subscribe and Share our channel to support our vision together! Please follow our Social Media : Instagram : https://www.instagram.com/satuvisiuta... Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSN3uYFuP/ Untuk info kerja sama dapat menghubungi : +62813-8997-9760 visiintegritasmedia@gmail.com #visiintegritas #hanyasatukata #wikramautama