Blak-Blakan! DPR Ungkap Alasan Dibalik Proses 'Kilat' Penetapan Adies Kadir sebagai Hakim MK скачать в хорошем качестве

Blak-Blakan! DPR Ungkap Alasan Dibalik Proses 'Kilat' Penetapan Adies Kadir sebagai Hakim MK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penetapan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, sebagai hakim konstitusi disebut Komisi III sudah sesuai ketentuan. Tapi sejumlah kalangan meragukan hal itu. Penetapan eks politisi Golkar ini pun memicu spekulasi. Proses penunjukkan Adies Kadir duduk di kursi hakim MK disebut ekspres oleh sebagian kalangan. Lewat rapat paripurna yang digelar Selasa lalu, Adies Kadir resmi terpilih sebagai hakim konstitusi, menggantikan hakim Arief Hidayat yang memasuki masa purnatugas 5 Februari mendatang. Mengenai keanggotaannya sebagai petinggi di Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tegaskan Adies bukan lagi kader partai. Ia menyebut Partai Golkar telah mewakafkan Adies untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pengamat hukum tata negara menilai penunjukan Adies Kadir sebagai hakim MK tak transparan. Pasalnya fit and proper test yang dinilai singkat serta minim tanya jawab. Selain itu, keterkaitan yang terlalu dekat dengan partai politik dinilai dapat mengganggu persepsi independensi. Apalagi Mahkamah Konstitusi sering menangani perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan partai politik. Penetapan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi dalam rapat paripurna pada Selasa lalu sekaligus membatalkan pencalonan Inosentius Samsul sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR yang pernah ditetapkan pada 21 Agustus 2025 silam. Batal menjadi hakim MK, Inosentius Samsul yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR akan mendapat penugasan baru. Nama Adies Kadir mencuat pada Agustus 2025 karena ucapan mengenai tunjangan perumahan DPR yang memicu kemarahan publik. Meskipun ia mengklarifikasi tunjangan tersebut tidak naik sejak 2010, tapi tak mampu meredam arus kritik publik. Sebagai respons, Partai Golkar kemudian menonaktifkannya sebagai anggota DPR sejak 1 September 2025. Namun pada November 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dirinya tidak terbukti melanggar kode etik sehingga diaktifkan kembali sebagai anggota dewan. Benarkah penetapan Adies Kadir sarat muatan politis? Kita bahas bersama anggota DPR Fraksi Golkar, Nurdin Halid, dan peneliti Poshdem, Feri Amsari. Content Creator: Shinta Millenia #adieskadir #dpr #hakimmk #mahkamahkonstitusi #politik Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya! Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube KompasTV, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia. Jangan lewatkan live streaming KompasTV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube KompasTV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari KompasTV. Sahabat KompasTV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv Media sosial KompasTV: Facebook:   / kompastv   Instagram:   / kompastv   Twitter:   / kompastv   TikTok:   / kompastvnews