POLRI dibawah Kementrian,Antara Upaya Reformasi Birokrasi atauRisiko Menjadi Alat Politik Penguasa? скачать в хорошем качестве

POLRI dibawah Kementrian,Antara Upaya Reformasi Birokrasi atauRisiko Menjadi Alat Politik Penguasa?

Wacana menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mengemuka dalam pembahasan reformasi kelembagaan kepolisian. Gagasan ini tidak semata menyangkut perubahan struktur organisasi, melainkan menyentuh persoalan fundamental politik keamanan dan relasi kekuasaan dalam negara demokratis. Dalam konteks tersebut, posisi Polri menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan praktik sekuritisasi, yakni kecenderungan penguasa mendefinisikan isu tertentu sebagai ancaman keamanan guna mempertahankan stabilitas sekaligus hegemoninya. Oleh karena itu, perubahan tata kelola Polri berpotensi membawa implikasi serius terhadap independensi penegakan hukum dan kualitas demokrasi. lalu Apa catatan kritis dan formula yang perlu disiapkan agar wacana penempatan Polri di bawah kementerian tidak justru menjadikan kepolisian sebagai alat kekuasaan, melainkan tetap independen dan akuntabel dalam negara demokratis ? NS :: Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto. News Anchor : Ariek Kristo