Menunggu Bukti Aksi Purbaya | Bedah Editorial MI скачать в хорошем качестве

Menunggu Bukti Aksi Purbaya | Bedah Editorial MI

BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak. Keduanya menjadi sumber pembiayaan pembangunan, perlindungan sosial, hingga stabilitas fiskal yang telah disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Setiap celah kebocoran yang dibiarkan, sekecil apa pun, pada akhirnya akan berujung pada melemahnya kapasitas negara dalam menjalankan kewajibannya kepada rakyat. Karena itu, rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan langkah bersih-bersih di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak patut diapresiasi. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian, apalagi oleh praktik menyimpang di tubuh institusi yang bertanggung jawab atas penerimaan negara itu. Langkah tegas tersebut juga relevan di tengah tantangan ekonomi yang kian kompleks. Tekanan global, ketidakpastian perdagangan, hingga kebutuhan pembiayaan dalam negeri menuntut penerimaan negara yang kuat dan kredibel. Apalagi, target penerimaan pajak 2026 dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun, di luar penerimaan cukai. Target tersebut naik 22,9% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2025, sehingga memerlukan upaya ekstra dan strategi yang lebih presisi. Pembenahan internal setidaknya akan membenahi kebocoran, meskipun ancaman shortfall penerimaan pajak masih bisa datang dari faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selama ini, rasanya ada yang salah dengan sistem pengawasan dan budaya organisasi. Digitalisasi yang dijalankan selama ini terbukti belum cukup untuk mengalahkan mentalitas aparatur yang korup. Purbaya juga perlu diingatkan bahwa ancaman saja tidak cukup. Reformasi birokrasi di sektor fiskal terlalu sering berhenti pada pernyataan keras tanpa eksekusi yang konsisten. Jika langkah bersih-bersih ini hanya menjadi narasi, maka efek jera yang diharapkan tak akan pernah tercapai. Justru yang tumbuh adalah sikap permisif baru bahwa ancaman bisa dinegosiasikan, dan pelanggaran bisa ditoleransi. Karena itu, realisasi menjadi kunci. Pemeriksaan internal harus dilakukan secara menyeluruh dan berani menyentuh posisi strategis, bukan hanya pegawai lapis bawah. Pejabat yang terbukti membuka celah kebocoran penerimaan negara harus dicopot tanpa ragu, disertai mekanisme penegakan hukum yang transparan. Tanpa itu, pesan ketegasan akan kehilangan makna. Wajib pajak dan pelaku usaha membutuhkan kepastian bahwa setiap rupiah yang mereka setorkan ke negara dikelola oleh sistem yang bersih dan adil. Ketika aparat di garda depan fiskal justru dipersepsikan bermasalah, kepatuhan akan melemah dan legitimasi negara ikut tergerus. Pada akhirnya, rakyat tidak menuntut retorika. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengeksekusi ancaman menjadi tindakan nyata. Sebaliknya, jika kembali berhenti di wacana, maka yang bocor bukan hanya penerimaan, melainkan juga kepercayaan rakyat terhadap negara. #purbayayudhisadewa #beacukai #ekonomiindonesia #korupsi #bedaheditorialmi click our website : Media Indonesia: https://mediaindonesia.com E-paper Media Indonesia: https://epaper.mediaindonesia.com/ Follow official account MI Com di: Twitter Media Indonesia:   / mediaindonesia   Instagram Media Indonesia:   / mediaindonesia   Facebook Media Indonesia:   / mediaindonesia   TikTok Media Indonesia:   / media_indonesia   Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaEH...