Saat Istana dan DPR Tidak Dukung Jokowi untuk Kembalikan UU KPK ke Versi Lama скачать в хорошем качестве

Saat Istana dan DPR Tidak Dukung Jokowi untuk Kembalikan UU KPK ke Versi Lama

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru. Pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, terkait wacana pengembalian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke versi lama tampaknya tidak mendapat lampu hijau dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Pihak istana dan pimpinan parlemen memberi sinyal bahwa revisi UU yang telah berlaku saat ini tetap menjadi pijakan hukum yang sah dan belum masuk dalam agenda perubahan dalam waktu dekat. Dengan belum adanya sinyal politik yang kuat dari Istana maupun DPR, wacana pengembalian UU KPK ke versi sebelumnya dinilai masih jauh dari realisasi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto belum membahas wacana pengembalian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke versi yang lama. Hal itu disampaikan Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Prasetyo lantas menyatakan pembahasan mengenai pengembalian UU KPK ke versi yang lama juga tidak dibahas saat Prabowo bertemu dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, pada Jumat (30/1/2026) malam. Prasetyo memastikan pemerintah tak mempunyai keinginan untuk membahas pengembalian UU KPK ke versi lama. Ketika disinggung bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) setuju mengembalikan UU KPK ke versi yang lama, Prasetyo justru bertanya balik. Pimpinan DPR RI memastikan tidak ada wacana mengembalikan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke aturan sebelum direvisi pada 2019. Editor: Robin Ono Saputra #jokowi #uukpk #revisiuu #kpk