Diseminasi Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan скачать в хорошем качестве

Diseminasi Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara resmi meluncurkan Peraturan No. 17/2024 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan dalam sebuah acara diseminasi publik pada tanggal 18 Desember 2024 di Jakarta. Peraturan terbaru ini, yang menggantikan pedoman tahun 2012, merupakan langkah penting dalam mendorong transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Peraturan ini menyediakan mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani situasi benturan kepentingan, memastikan bahwa pejabat publik dapat mengambil keputusan yang etis dan tidak bias dalam perannya. Pengembangan peraturan ini dipengaruhi oleh temuan dari penelitian USAID INTEGRITAS tentang pengelolaan benturan kepentingan di sektor publik. Studi tersebut menonjolkan peranan kritis kebijakan yang terstruktur dalam mencegah korupsi dan meningkatkan praktik tata kelola. Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan bahwa penanganan benturan kepentingan yang efektif adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik dan mencapai birokrasi yang bersih dan profesional. Inisiatif ini mencerminkan upaya kolaboratif untuk menyelaraskan tata kelola publik dengan praktik terbaik global dan mendukung agenda anti-korupsi yang lebih luas di Indonesia. *** The Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) officially launched Regulation No. 17/2024 on Managing Conflict of Interest during a public dissemination event on December 18, 2024, in Jakarta. This updated regulation, replacing the 2012 guidelines, marks a significant step in promoting transparency, integrity, and accountability in public administration. It provides clear mechanisms for identifying, reporting, and addressing conflict of interest situations, ensuring that public officials can make ethical and unbiased decisions in their roles. The development of this regulation was influenced by findings from USAID INTEGRITAS research on managing conflicts of interest in the public sector. The study highlighted the critical role of structured policies in preventing corruption and improving governance practices. Minister Rini Widyantini emphasized that effectively addressing conflicts of interest is pivotal in fostering public trust and achieving a clean and professional bureaucracy. This initiative reflects a collaborative effort to align public governance with global best practices and support Indonesia's broader anti-corruption agenda. ==================================================== Semoga bermanfaat... ============================================================ Dukung konten positif kami dengan memberi Like, Subscribe, & Comment channel youtube Kemitraan Indonesia Ikuti terus beragam konten seputar tata kelola menarik lainnya hanya di: Youtube Channel:    / kemitraanindonesiapartnership   Twitter:   / kemitraan_ind   Instagram:   / kemitraan_ind   Facebook:   / kemitraanid   LinkedIn:   / kemitraanpartnership