KUHAP 2025: Pemersatu Penegak Hukum??? скачать в хорошем качестве

KUHAP 2025: Pemersatu Penegak Hukum???

KUHAP 2025 : Pemersatu Penegak Hukum? Pemberlakuan KUHAP 2025 menjadi sorotan publik. Regulasi ini digadang-gadang sebagai upaya menyatukan persepsi dan praktik penegakan hukum antara Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pemasyarakatan dan Advokat sebagai Penegak Hukum. Namun pertanyaannya, apakah KUHAP 2025 benar-benar menjadi solusi, atau justru memunculkan tantangan baru dalam sistem peradilan pidana? Dalam video ini, kita membahas secara ringkas dan objektif arah perubahan KUHAP 2025 dan dampaknya bagi kinerja para penegak hukum, serta implikasinya terhadap keadilan dan perlindungan HAM warga negara. Yuk, simak dan ikut berdiskusi, karena masa depan hukum pidana ada di tangan kita bersama. Narasumber: 1. Dr. Erryl Prima Putera Agoes, SH., MH., mantan Kajati Maluku Utara dan Direktur HAM Kejaksaan Agung RI ) 2. Dr. Ronny F. Sompie, SH., MH., mantan Kadivhumas Polri, Kapolda Bali dan Dirjen Imigrasi). Host : Dr. Robintan Solaiman, SH., MH., MM., MA., Dosen, Konsultan Hukum dan Ahli Forensic Legal Audit. Penjelasan tambahan KUHAP tersebut 1. UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut KUHP 2023 adalah UU mengatur tentang bentuk perbuatan yang disebut Tindak Pidana dan ancaman Pidana berupa Sanksi Hukumnya. 2. ⁠UU No 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yg disebut KUHAP 2025 adalah UU yg mengatur Tata Cara melakukan proses penegakan hukum dan perlindungan hukum oleh para penegak hukum terdiri dari : Penyidik (Polri, PPNS, Jaksa, TNI AL dsb), Penuntut Umum (hanya Jaksa), Hakim, Pemasyarakatan dan Advokat sebagai Penasehat Hukum. Kedua UU diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026. Walaupun diberlakukan ditahun 2026, sebutannya tetap KUHP 2023 dan KUHAP 2025. #ronnysompie #KUHAP2023 #KUHAP2025 #kuhap2026 #RevisiKUHAP #PenegakanHukum #HukumIndonesia