NGOBROL DESA 218 | Pendamping Desa Harus Berani Advokasi! Desa Bukan Objek, Tapi Subjek Pembangunan скачать в хорошем качестве

NGOBROL DESA 218 | Pendamping Desa Harus Berani Advokasi! Desa Bukan Objek, Tapi Subjek Pembangunan

Pendamping desa bukan sekadar fasilitator administrasi. Dalam dinamika pembangunan desa yang semakin kompleks, pendamping berada di simpul strategis: antara warga dan negara, antara kebijakan dan realitas lapangan. Dalam Ngobrol Desa Episode 218 ini, kita membedah secara serius sekaligus reflektif tentang peran pendamping dalam advokasi desa. Diskusi ini berangkat dari kegelisahan atas banyaknya kebijakan yang lahir tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil desa. Contoh konkret yang dibahas adalah kewajiban penyediaan lahan 1.000 meter persegi atau skema dana tertentu yang tidak selalu sesuai dengan karakter setiap desa. Advokasi bukan sekadar protes. Advokasi adalah proses sistematis untuk mempengaruhi kebijakan publik berbasis data, argumentasi regulatif, dan keberpihakan pada keadilan sosial. Pendamping desa memiliki posisi unik karena memahami data warga sekaligus menjadi kepanjangan tangan negara di desa. Ketika negara ingin hadir di desa, pendampinglah yang sering menjadi wajah terdepan. Diskusi ini menguraikan dua dimensi advokasi: 1. Advokasi Kebijakan – bagaimana pendamping dapat terlibat dalam siklus perumusan, evaluasi, hingga koreksi kebijakan publik yang berdampak pada desa. 2. Advokasi Masyarakat Terdampak – bagaimana memastikan suara warga yang rentan tidak hilang dalam proses pembangunan. Kita juga menyoroti bahwa desa bukan objek pembangunan, tetapi subjek. Desa membangun, dan desa dibangun. Pendamping harus mampu membaca regulasi, memahami konteks sosial, serta menyusun langkah-langkah strategis seperti kajian, audiensi, hingga pengaduan resmi bila diperlukan. Episode ini menjadi ruang “sharing session” yang jujur dan membumi. Tidak sekadar teori, tetapi refleksi dari praktik lapangan. Ada pengakuan bahwa belajar advokasi adalah proses bersama. Justru di situlah kekuatannya: membangun kesadaran kolektif bahwa advokasi adalah bagian dari profesionalisme pendamping. Bagi tenaga pendamping profesional, perangkat desa, pengurus BUMDes, koperasi desa, hingga pemerhati kebijakan publik, diskusi ini penting untuk memperkuat posisi desa dalam arsitektur pembangunan nasional. Karena pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun mendasar: Apakah kita hanya menjalankan kebijakan, atau turut memastikan kebijakan itu adil dan kontekstual bagi desa? Selamat menyimak. Mari rawat desa dengan data, narasi, dan advokasi yang konstitusional. #NgobrolDesa, #PendampingDesa, #AdvokasiDesa, #DanaDesa, #KebijakanPublik, #DesaMembangun, #BUMDes, #KoperasiDesa, #TPP, #PemberdayaanMasyarakat, #ReformasiKebijakan, #DesaBerdaulat, #PembangunanDesa