Basmi Premanisme Penghambat Industri - Bedah Editorial MI скачать в хорошем качестве

Basmi Premanisme Penghambat Industri - Bedah Editorial MI

INSIDEN pabrik di Cilengon, Banten, hanyalah puncak gunung es permasalahan premanisme ormas di Indonesia. Namun, penyerangan yang sampai mengunci pagar pabrik itu semestinya menjadi akhir dari sikap lembek negara terhadap premanisme ormas. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, gangguan dari ormas maupun LSM sudah kerap terjadi. Setiap hari raya, ormas pun langganan meminta ‘THR’ dan jatah ke berbagai pabrik di kawasan industri. Hal ini menyebabkan tambahan biaya yang tidak sedikit. Lebih jauh, seperti berkaca dari insiden penutupan pabrik di Cilengon, bukan hanya operasional pabrik yang terganggu, melainkan juga citra negatif pada iklim investasi. Premanisme, baik ormas maupun nonormas, menambah tantangan usaha di Indonesia. Padahal selama ini saja, IndonesiBusiness Ready (B-Ready) yang dikeluarkan Bank Dunia, sejumlah skor Indonesia di bawah 50 negara yang masuk dalam laporan tersebut. Jika melihat data-data itu maka tantangan usaha memang tidak semata keamanan. Meski begitu, premanisme dan ketidakjelasan penanganan hukumnya memang merupakan hal yang dapat mendorong business insolvency. Hal itu sungguh disayangkan karena sebenarnya Indonesia unggul di tiga indikator lainnya. Namun, sebagaimana bisa kita lihat dari persaingan di regional, keunggulan lokasi, jumlah tenaga kerja, maupun layanan utilitas merupakan hal yang mudah disaingi negara tetangga. Tidak heran, sejak 2024 pun investor berbondong-bondong ke Vietnam, atau sekadar menanamkan investasi ‘receh’ di Indonesia. Di sisi lain, merajalelanya premanisme ormas juga bukan tanpa ‘dosa’ para penguasa. Sejarah ormas dimulai pada masa Orde Baru dan memang dibentuk sebagai alat politik dan konsolidasi kekuasaan. Pascareformasi 1998, banyak ormas kehilangan sumber keuangan dan pelindung sehingga berupaya menghidupi diri dengan berbagai cara. Dengan kekuatan dan massa, maka aksi premanisme tidak sulit mereka lakukan, dari high level sampai jalanan. Tidak hanya itu, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi membuat entitas ormas menjadi hal menggiurkan bagi sebagian masyarakat. Cilegon adalah potret bagaimana ketimpangan ekonomi membuat ormas begitu menjamur. Pada Oktober 2023, jumlah ormas di daerah itu diperkirakan mencapai 300, sekitar 188-nya tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau izin dari Kementerian Hukum serta dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Dari kondisi itu maka tidak sulit dipahami jika aksi premanisme ormas marak di sana. Kawasan industri menjadi sasaran empuk karena di daerah-daerah pinggiran ini wajah kemajuan ekonomi dari industri. Penegakan hukum terhadap para pelaku premanisme jelas harus dilakukan. Meski begitu, jelas ini tidak akan benar-benar menghentikan premanisme ormas selama kesenjangan ekonomi masih tinggi. Sebab itu, solusi jangka panjang harus memasukkan langkah-langkah pemerataan ekonomi, termasuk akses pendidikan. Hanya dengan langkah menyeluruh ini maka ormas tidak mudah subur di wilayah marjinal. #industri #ormas #ekonomi #kemendagri #pendidikan click our website : Media Indonesia: https://mediaindonesia.com E-paper Media Indonesia: https://epaper.mediaindonesia.com/ Follow official account MI Com di: Twitter Media Indonesia:   / mediaindonesia   Instagram Media Indonesia:   / mediaindonesia   Facebook Media Indonesia:   / mediaindonesia   TikTok Media Indonesia:   / media_indonesia   Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaEH...