У нас вы можете посмотреть бесплатно BUPATI KEDIRI ANCAM SANKSI UNTUK PEJABAT YANG MALSUKAN TNKB или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Montera TV - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) menghadiri sosialisasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRI) RI yang digelar di Mapolres Kediri pada Rabu (4/2/2026). Dalam acara tersebut, Mas Dhito menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan yang diterapkan oleh MKD DPR RI. Menurut Bupati Kediri, beberapa aspek dari peran MKD memberikan inspirasi bagi pemerintah daerah. Ia menyoroti fungsi pengawasan yang efektif dan efisien, termasuk pengawasan terhadap aspek etika yang menjadi fokus utama lembaga tersebut. Hasil sosialisasi ini, lanjutnya, akan menjadi bahan diskusi bersama jajaran legislatif Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kinerja badan kehormatan DPR Kabupaten Kediri. Menurutnya, kinerja MKD DPR RI yang efektif perlu ditiru dan diimplementasikan di tingkat daerah agar penguatan badan kehormatan dapat berjalan lebih optimal. Sisi lain dari sosialisasi tersebut membahas tentang penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus bagi pimpinan dan anggota DPRI RI. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperjelas identifikasi kendaraan kedinasan yang digunakan oleh legislatif pusat agar seluruh pihak dapat membedakan keaslian nomor kendaraan tersebut. Wakil Ketua MKD DPR RI, H. Adang Daradjatun, menjelaskan bahwa tugas utama MKD adalah menjaga marwah dan etika seluruh anggota DPR RI, termasuk dalam hal penggunaan TNKB. Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting karena pernah terjadi kasus pemalsuan nomor polisi khusus oleh anggota maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab di beberapa daerah.