Paparan Dari Kepala Badan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal terkait UU JPH No. 33/2014 скачать в хорошем качестве

Paparan Dari Kepala Badan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal terkait UU JPH No. 33/2014

Implementasi Sertifikasi Halal di Indonesia | Tantangan & Progres UU JPH No. 33/2014. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite DPD RI, narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memaparkan kondisi, tantangan, serta progres pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Paparan ini menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, obat, hingga barang gunaan seperti tekstil dan alas kaki. Fokus utama pembahasan: • Kerangka regulasi & mandat JPH sesuai UU No. 33/2014 • Paradoks pasar halal Indonesia: potensi besar, realisasi rendah • Kinerja BPJPH dalam sertifikasi halal UMKM • Tahapan wajib halal: 2024 (makanan & minuman), 2026 (kosmetik & obat tradisional), 2029 (obat bebas & alat kesehatan), hingga 2034 (obat keras) • Tantangan implementasi & kesiapan pelaku industri Data terbaru menunjukkan, dari 66 juta UMKM, baru 3 juta terdaftar dalam sistem sertifikasi halal. Hingga 2025, sudah diterbitkan lebih dari 2,2 juta sertifikat halal untuk 3,7 juta produk. Video ini penting untuk memahami bagaimana Indonesia bisa memperkuat posisinya di pasar halal global, sekaligus menjawab isu sensitif terkait kehalalan produk.