[FULL] Kontroversi Kebijakan Jokowi di Akhir Jabatan: Tapera, Jatah Tambang Ormas, hingga IKN | ROSI скачать в хорошем качестве

[FULL] Kontroversi Kebijakan Jokowi di Akhir Jabatan: Tapera, Jatah Tambang Ormas, hingga IKN | ROSI

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono dan Wakilnya, Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya. Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015, Andrinof Chaniago menduga ada target yang berlebihan dari kapasitas yang ada. Misalnya, target untuk mendatangkan investasi besar-besaran. Hal tersebut tidak mudah, sekalipun dilakukan oleh profesional. Andrinof menyebut tidak realistis mengundang investor besar dalam waktu dekat, termasuk menjadikan IKN sebagai kawasan bisnis dan investasi. Menurut penggagas pemindahan Ibu Kota Negara ini, ada filosofi dan misi yang direncanakan sejak awal, seperti pemerataan pembangunan hingga mengurangi alih fungsi lahan di Pulau Jawa. Namun di tengah jalan, ada perkembangan perubahan yang salah. Ada keinginan-keinginan baru, sehingga tujuannya melebar. Selain IKN, kebijakan Presiden Jokowi yang menyetujui konsesi tambang untuk ormas keagamaan dikritik, karena berpeluang menyimpang dari undang-undang dan hanya memperkaya sekelompok orang. Andrinof menyebut secara bisnis, tambang bukanlah urusan ormas. Ia menduga ada pertukaran politik di baliknya. Tahun 2014, Wakil Presiden Boediono berupaya menghentikan RUU Tapera diloloskan, karena dianggap iuran yang tidak jelas dan paksaan menabung. ada apa di balik diberlakukannya Tapera di ujung pemerintahan Jokowi? Selengkapnya saksikan dalam ROSI eps. Kontroversi Kebijakan Jokowi di Akhir Jabatan, Kamis 6 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di KompasTV. #ikn #tapera #tambang