Raperda WPR/IPR Belum Rampung, Penambang dan Nelayan Beltim Desak Kepastian Hukum скачать в хорошем качестве

Raperda WPR/IPR Belum Rampung, Penambang dan Nelayan Beltim Desak Kepastian Hukum

BANGKAPOS.COM - Rapat dengar pendapat terkait Raperda WPR/IPR di Ruang Rapat Bupati Belitung Timur, Kamis (26/2/2026), diwarnai kritik dari perwakilan penambang dan nelayan. Forum yang diharapkan memberi kepastian hukum itu justru memunculkan keresahan, karena draf aturan dinilai belum rampung dan belum sepenuhnya disosialisasikan kepada pihak terdampak. Perwakilan penambang mengeluhkan naskah akademik yang belum mereka terima serta lambannya proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diajukan sejak 2023. Sementara itu, nelayan mempertanyakan sinkronisasi Raperda dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terutama pada zona nol hingga dua mil dari pantai yang menjadi ruang tangkap nelayan kecil. Ketua Pansus Raperda WPR/IPR, Imam Wahyudi, mengakui draf regulasi masih dalam tahap penyempurnaan dan sinkronisasi dengan tata ruang. Ia menegaskan Pansus tidak ingin terburu-buru mengesahkan aturan yang berpotensi merugikan masyarakat serta membuka ruang masukan sebelum Raperda difinalisasi. Editor : Abdul Hafidh N N Reporter : Kautsar Fakhri Nugraha Program : Lokal Babel Subscribe now for more Bangka Pos videos: https://www.youtube.com/bangkaposoffi... Like Bangka Pos on Facebook:   / bangkapos   Do You Have Instagram, follow us:   / bangkapos_