Putusan MA Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Muraz Beberkan Hal Ini скачать в хорошем качестве

Putusan MA Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Muraz Beberkan Hal Ini

Putusan MA Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Muraz Beberkan Hal Ini #BPJSKesehatan #PutusanMA #Muraz JPNews - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Demokrat Mohammad Muraz angkat bicara terkait dengan putusan Mahkamah Agung mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019. Membatalkan kenaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Pemikiran saya kenapa tidak dibuat, di Provinsi untuk rujukan cukup dengan biaya Rp100 ribu/orang/tahun. Kalau dirujuk ke Pusat sediakan lagi jumlah segitu, jadi tahapan dari daerah hingga ke Pusat Rp300 ribu/orang/tahun," papar Muraz kepada JPNews, Rabu (11/3). Lanjutnya, mengimbau ke Pemerintah untuk tidak mengurus pasien kelas I dan kelas II, cukup mengurusi pasien kelas III dengan meningkatkan pelayanan kesehatannya. “Biar pasien kelas I dan II diurus oleh BPJS, sedangkan Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah fokus mengurus pasien kelas III, dengan begitu iuran bpjs tidak perlu naik,” urainya. Menurutnya, Pelaksana kesehatan itu, kantor BPJS evaluasi, bila perlu bubarkan saja jangan mengurus kelas III. Artinya biar BPJS urus kelas I dan II, kalau ditarif Rp500 ribu iurannya silahkan saja kalau ada yang mau. “Nampaknya BPJS dan Pemerintah ngotot ingin menaikan iuran tersebut. Tapi Alhamdulilah Mahkamah Agung sudah memberikan keputusan tidak naik karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang yang mengatur tentang jaminan kesehatan,” ucapnya. Muraz menambahkan, pelayanan di RS Al-Mulk Kota Sukabumi dalam setahun, sekitar 15 ribu pasien dari jumlah penduduk Kota Sukabumi 350 ribu. Presentasenya cukup kecil, apabila dengan ditolaknya iuran BPJS oleh MA. “Pelayanan kesehatan menurun, DPR RI harus evaluasi menghitung kembali pelaksanannya. Apabila anggaran yang telah disiapkan tapi buruk, pelaksanaannya harus diganti,” tandasnya. Sebelumnya, mantan Wali Kota Sukabumi periode 2013-2018 ini, turut andil memperjuangkan penolakan iuran kenaikan peserta BPJS, bahkan Muraz membuat surat terbuka ke Presiden Joko Widodo, dengan analisis kajian yang ada di Kota Sukabumi terkait pelayanan Kesehatan gratis yang ada di Puskesmas dan di Rumah Sakit Al-Mulk. (drw)