Pemerintah Pastikan Pemutakhiran Data PBI-JKN Perkuat Akurasi скачать в хорошем качестве

Pemerintah Pastikan Pemutakhiran Data PBI-JKN Perkuat Akurasi

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menjadi momentum penting bagi penguatan kualitas layanan BPJS Kesehatan. Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan masyarakat miskin tak perlu takut untuk berobat, lantaran proses pemutakhiran data justru dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan iuran benar-benar tepat sasaran. Rapat optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui pemutakhiran data peserta PBI JKN bersama Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala BPS, dan jajaran direksi BPJS Kesehatan digelar di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin siang. Dalam rapat tersebut, Muhaimin Iskandar menegaskan pemutakhiran data PBI JKN menjadi momentum penting bagi penguatan kualitas layanan BPJS Kesehatan. Menurutnya, pemutakhiran data dilakukan secara kolaboratif antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta BPJS Kesehatan. Dinamika sosial ekonomi yang cepat menuntut pembaruan data secara berkala agar kebijakan subsidi kesehatan tetap akurat dan adil. Cak Imin menekankan proses penonaktifan bukanlah penghapusan hak, melainkan masa transisi bagi masyarakat yang telah dinilai mampu agar bersiap menjadi peserta mandiri. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut saat ini pemerintah tengah menyiapkan surat edaran atau keputusan bersama yang mengatur masa sosialisasi dua hingga tiga bulan sebelum perubahan status diberlakukan secara efektif. Ia menambahkan, dari lebih 11 juta data yang dimutakhirkan, sekitar 106 ribu peserta telah otomatis aktif kembali. Sisanya saat ini masih dalam proses ground checking bersama BPS, pendamping sosial, dan pemerintah daerah selama dua bulan ke depan. Hasil dari proses tersebut akan menjadi dasar penetapan apakah peserta tetap menerima PBI atau beralih menjadi peserta mandiri sesuai kondisi sosial ekonominya. Transformasi data ini merupakan bagian dari integrasi menuju data tunggal nasional yang dikelola BPS. Ia juga menegaskan anggaran PBI tidak dikurangi maupun dialihkan. Pemerintah juga memastikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dan rumah sakit tetap berjalan, di mana mekanisme pembiayaan sedang diperkuat agar tak terjadi penolakan layanan kepada peserta selama masa transisi. (JPM)