PSN vs Kedaulatan Desa: Dana Desa, Asta Cita, dan Arah Pembangunan 2026 скачать в хорошем качестве

PSN vs Kedaulatan Desa: Dana Desa, Asta Cita, dan Arah Pembangunan 2026

Apa dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap kedaulatan desa? Apakah dana desa masih sepenuhnya menjadi kewenangan desa? Menjelang 2026, diskusi ini menjadi semakin penting untuk dipahami bersama. Dalam forum refleksi akhir tahun 2025 ini, Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) membedah secara kritis hubungan antara PSN, kebijakan dana desa, serta visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin keenam: membangun dari desa dan dari bawah. Diskusi ini berangkat dari kegelisahan nyata yang dirasakan desa dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di penghujung 2025. Munculnya kebijakan prioritas penggunaan dana desa, perubahan regulasi keuangan, serta persoalan perpanjangan kontrak pendamping desa dinilai berpotensi mengganggu prinsip rekognisi, subsidiaritas, dan partisipasi desa yang dijamin Undang-Undang Desa. 🔹 Apa yang dibahas dalam video ini? Sejarah perjuangan lahirnya Undang-Undang Desa dan dana desa Makna kedaulatan desa dalam konteks pembangunan nasional Ketegangan antara percepatan PSN dan hak desa untuk bermusyawarah Dampak PSN seperti food estate, irigasi, bendungan, makan bergizi gratis, dan koperasi desa Posisi strategis koperasi desa sebagai instrumen ekonomi paling relevan dengan Asta Cita Kritik terhadap pendekatan sentralistik yang mengabaikan partisipasi warga desa Klarifikasi isu penyimpangan dana desa yang kerap digeneralisasi secara keliru PSN sering dipahami sebagai proyek besar, cepat, dan terpusat. Namun, ketika proyek-proyek tersebut masuk ke wilayah desa tanpa ruang partisipasi yang memadai, kedaulatan desa justru terancam. Padahal, semangat Asta Cita menuntut pembangunan yang berangkat dari bawah—dari musyawarah warga desa, bukan sekadar instruksi administratif. Forum ini juga mengingatkan bahwa dana desa adalah hak konstitusional desa, hasil perjuangan panjang sejak 2006, bukan sekadar program pemerintah pusat. Karena itu, setiap regulasi turunan—baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri—harus tunduk pada semangat Undang-Undang Desa, bukan sebaliknya. Selain aspek regulasi, diskusi ini menyoroti bahaya stigmatisasi desa akibat cara baca data yang keliru terkait kasus korupsi dana desa. Generalisasi semacam ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap desa sebagai fondasi demokrasi dan pembangunan nasional. 🎯 Video ini penting untuk: Kepala desa & perangkat desa Pendamping desa & TPP Aktivis desa & akademisi Pembuat kebijakan Warga desa yang peduli masa depan pembangunan Menutup tahun 2025, diskusi ini menjadi catatan kritis sekaligus harapan agar memasuki 2026, pembangunan nasional benar-benar selaras dengan kedaulatan desa, partisipasi warga, dan keadilan sosial. --- Mau Punya komuntas Seprofesi ? TPP, / PEMDES /KOPDES / BUMDES ? gabung WA Grop Eksklusif... Investasi sekali seumur hidup 50K klik dn pilih : https://s.id/WADESA Karena bertumbuh itu jauh lebih indah bila dilakukan bersama, bukan sendirian. 🌱 #mytvdesa #tvdesa #desa #Kemendesa #Kemendagri #desainstitute #desamerdeka #desaisme #desa #perdesaan #tvdesalokal