Pakar Ungkap Potensi Istikmal, Pemerintah Diprediksi Tetapkan Awal Ramadhan Beda dengan Muhamadiyah скачать в хорошем качестве

Pakar Ungkap Potensi Istikmal, Pemerintah Diprediksi Tetapkan Awal Ramadhan Beda dengan Muhamadiyah

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUN-VIDEO.COM - Pakar astronomi dari Observatorium Pondok Pesantren Assalam Sukoharjo, AR Sugeng Riyadi, menyebut ada potensi perbedaan penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah di Indonesia. Sugeng mengatakan, perbedaan itu sudah terlihat dari keputusan dua organisasi masyarakat Islam besar yang lebih dulu menetapkan awal Ramadhan. “Awal Ramadhan saya prediksi akan berbeda. Karena Muhammadiyah sudah memutuskan 18 Februari, kemudian Persis memutuskan 19. Itu saja sudah beda,” ujar Sugeng. Menurutnya, perbedaan semakin terbuka jika nantinya pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan awal Ramadhan melalui sidang isbat dan rukyatul hilal. Sugeng menilai, peluang pemerintah menetapkan awal Ramadhan pada tanggal yang berbeda cukup besar. Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan astronomi, posisi hilal pada hari penentuan diprediksi masih berada pada kondisi negatif. “Hilalnya negatif. Konjungsinya jam 7 malam, pasti hilalnya negatif,” ungkapnya. Dengan kondisi tersebut, Sugeng memperkirakan hilal tidak akan bisa terlihat karena saat matahari terbenam posisi hilal sudah berada di bawah ufuk. Ia menambahkan, jika hilal tidak terlihat, maka pemerintah akan mengambil keputusan istikmal atau menyempurnakan bulan berjalan menjadi 30 hari. Situasi itu dinilai akan memperkuat potensi perbedaan awal Ramadhan. Tak hanya Ramadhan, Sugeng juga memprediksi perbedaan kemungkinan kembali terjadi pada penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah. Ia menyebut Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal pada 20 Maret, sementara Persis pada 21 Maret. Sedangkan pemerintah diperkirakan akan mengikuti penetapan pada 21 Maret. “Syawal nanti juga akan berbeda. Muhammadiyah 20 Maret, Persis 21 Maret. Pemerintah kemungkinan juga 21,” jelasnya. Meski begitu, Sugeng menyebut jumlah hari puasa diprediksi tetap sama. Pemerintah dan Muhammadiyah, menurutnya, sama-sama akan menjalankan puasa selama 30 hari. (Tribun-Video.com) Program: Tribunnews Update Host: Rima Anggi Pratiwi Editor Video: Januar Imani Ramadhan