🔴Terungkap 3 Identitas Pejabat PN Depok Terjaring OTT KPK soal Sangketa Lahan скачать в хорошем качестве

🔴Terungkap 3 Identitas Pejabat PN Depok Terjaring OTT KPK soal Sangketa Lahan

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Hery Supriyono mengungkap tiga identitas pejabat Pengadilan Negeri (PN) Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (5/2/2026) kemarin. Menurut Hery, tiga pejabat yang terjaring OTT KPK yakni Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta; Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan; dan satu juru sita. Hery datang langsung ke PN Depok untuk melihat kondisi pasca OTT KPK pada Jumat (6/2/2026) siang. Untuk kasus ini, Hery menyerahkan sepenuhnya ke pihak aparat penegak hukum dan akan bersikap proaktif dan kooperatif. Hery pun merasa terpukul atas kasus yang menimpa PN Depok tersebut dan kedatangannya untuk memberikan semangat dukungan moril. Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pihaknya memergoki adanya proses transaksi uang dari pihak swasta ke aparat penegak hukum (APH). Asep juga membenarkan secara tersirat bahwa transaksi haram tersebut dilakukan oleh BS terkait dengan pengurusan sengketa lahan di Depok. Diduga, pihak swasta yang dirugikan dalam sengketa memberikan sejumlah uang kepada BS. Terkait barang bukti, Asep mengungkap uang yang diamankan oleh pihak KPK dalam operasi senyap tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Untuk saat ini, KPK tengah mendalami apakah kasus tersebut berdiri sendiri atau memiliki keterkaitan dengan penyelidikan lain yang sedang berjalan di Depok, terutama yang menyangkut persoalan lahan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga membenarkan terkait penangkapan BS dalam OTT. Menurut Fitroh, pihak yang terjaring dalam OTT tersebut merupakan unsur APH dan tim penyidik telah menyita uang tunai sebagai barang bukti. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau saksi. (*)