Wagub NTT bersama Jajaran Pemda NTT Silaturahmi dengan Gubernur Bali dan Forkompimda Prov. Bali скачать в хорошем качестве

Wagub NTT bersama Jajaran Pemda NTT Silaturahmi dengan Gubernur Bali dan Forkompimda Prov. Bali

Denpasar, 30 Januari 2026 Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, melakukan silaturahmi dan pertemuan resmi dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, dan Bupati Karangasem, pada Kamis (30/1/2026) di Denpasar. Kunjungan ini menjadi ikhtiar strategis Pemerintah Provinsi NTT untuk merajut kembali keharmonisan sosial, memperkuat hubungan antarpemerintah daerah, serta membangun dan memulihkan rasa saling percaya antara masyarakat NTT dan masyarakat Bali. Lebih dari sekadar kunjungan formal, pertemuan ini mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga persatuan, ketertiban sosial, dan kohesi kebangsaan di tengah dinamika mobilitas penduduk antarwilayah. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur NTT secara terbuka menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT menyadari adanya ketidaknyamanan yang sempat dirasakan masyarakat Bali akibat perbuatan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan warga asal NTT. Situasi tersebut tidak hanya mencederai harmoni sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat NTT secara keseluruhan. Dalam suasana dialog yang hangat, terbuka, dan penuh semangat kebangsaan, Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga situasi yang kondusif serta menghindari isu-isu sensitif yang berpotensi memicu konflik horizontal. “Kita harus bersama-sama mengantisipasi agar tidak ada hal-hal sensitif yang dapat memicu konflik sosial. Bali adalah destinasi utama dunia yang harus kita jaga bersama keamanan, ketertiban, dan kenyamanannya. Saya mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi NTT yang hadir dan membangun dialog secara terbuka,” ujar Gubernur Bali. Gubernur Bali juga menekankan bahwa mobilitas penduduk antarwilayah merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan dialog, kolaborasi, dan saling pengertian harus menjadi landasan utama dalam menyikapi berbagai tantangan sosial. Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh masyarakat Bali. “Atas nama Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat NTT, kami menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya keharmonisan, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat Bali akibat ulah oknum tertentu. Kami berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama sekaligus momentum untuk menghapus stigma negatif terhadap masyarakat NTT yang pada dasarnya cinta damai dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan,” tegasnya. Wagub Johni menegaskan bahwa hubungan Bali dan NTT bukan sekadar hubungan administratif antarwilayah, melainkan ikatan sosial, budaya, dan kebangsaan yang telah terjalin lama. Oleh karena itu, menjaga harmoni sosial merupakan tanggung jawab bersama yang harus diupayakan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan, Wagub NTT juga menyoroti pentingnya kerja sama antardaerah, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Bali menghadapi tantangan depopulasi tenaga kerja, sementara NTT memiliki sumber daya manusia yang siap bekerja, terampil, dan berkomitmen untuk berkontribusi secara positif. “Ini adalah peluang simbiosis mutualisme. Tenaga kerja dari NTT siap berkontribusi bagi Bali, sekaligus menjadi bagian dari penguatan persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia,” tambahnya. Sebelumnya, pada 28 Januari 2026 lalu, bertempat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai wujud komitmen bersama, dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Gubernur Bali, I Wayan Koster. Kesepakatan tersebut antara lain mencakup penguatan komunikasi budaya, pembukaan ruang dialog yang inklusif untuk mencegah kesalahpahaman antarbudaya, serta penyelesaian persoalan sosial melalui mekanisme mediasi yang melibatkan tokoh adat dan perwakilan komunitas. Kedua pemerintah daerah juga sepakat memperkuat pembinaan dan pembekalan warga sebelum bermigrasi, khususnya terkait pemahaman adat istiadat, etika sosial, norma hukum, serta penataan administrasi kependudukan sebagai bagian dari perlindungan sosial warga. Dalam bidang penegakan hukum, disepakati komitmen penegakan hukum yang tegas, adil, dan proporsional terhadap setiap pelanggaran, tanpa generalisasi maupun stigma terhadap kelompok etnis tertentu, serta menjamin perlindungan hak dan kesetaraan warga. Selain itu, kedua provinsi sepakat membangun sinergi strategis melalui kampanye publik bersama guna menyebarkan narasi positif dan mengapresiasi kontribusi timbal balik masyarakat Bali dan NTT dalam pembangunan dan kehidupan sosial. Kesepakatan ini menegaskan kehadiran negara dalam menjamin rasa aman, keadilan sosial, dan martabat seluruh warga Bali dan Nusa Tenggara Timur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.