17 SPPG Jatim Kena Sanksi BGN, Wagub Emil: Tidak Boleh Pakai Kresek скачать в хорошем качестве

17 SPPG Jatim Kena Sanksi BGN, Wagub Emil: Tidak Boleh Pakai Kresek

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUNJATIM.COM - Sebanyak 17 SPPG di Jawa Timur diberhentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional karena memberikan MBG tidak layak pada penerima manfaat. Sebanyak 17 SPPG tersebut adalah SPPG Nganjuk, Nganjuk Kawu, SPPG Ngawi Kedunggalar Cangkriman, SPPG Ngawi Ngrambe Cepoko, SPPG Sumenep Batang Batang Daya 2, SPPG Sumenep Pragaan Pakamban Laok 2, SPPG Sumenep Lenteng, Lenteng Timur 2, SPPG Sumenep Dungkek Jadung, dan SPPG Bojonegoro Kasiman. Selain itu juga, SPPG Bojonegoro Kepohbaru Cengkir, SPPG Jember Puger Mojosari, SPPG Jember Tempurejo Curahnongko, SPPG Jember Balung Balungkulon, SPPG Situbondo Kalibagor, SPPG Banyuwangi Pesanggaran Sumberagung, SPPG Banyuwangi Giri Boyolangu, SPPG Banyuwangi Cluring, Cluring dan SPPG Madiun Mejayan, Mejayan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membenarkan terkait suspend yang diberikan oleh BGN pada 17 SPPG yang ada di Jawa Timur. Ia justru berterima kasih, karena sanksi ini artinya akan ada pembinaan dari BGN untuk SPPG yang dinilai bermasalah agar menjadi lebih baik ke depannya. “Ya, betul, jadi kami juga sudah bersambung dengan Ibu Nanik S Geyang Wakil Kepala BGN. Terima kasih karena ada 17 SPPG di Jatim yang telah mendapatkan penindakan disiplin. Yang tujuannya agar ke depan bisa melayani penerima manfaat dengan leih baik,” kata Emil saat di wawancara di Gedung Negara Grahadi, Rabu (4/3/2026). PIhaknya menegaskan berdasarkan konfirmasi ke BGN, memang ada teknis penyaluran program MBG yang tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh SPPG bersangkutan selama bulan Ramadhan. Yang mana hal tersebut menjadi keluhan penerima manfaat dan langsung ditindaklanjuti oleh BGN. “Jadi menu Ramadhan itu tidak boleh pakai plastik kresek. Ada yang namanya totebag, ada dua biji yang dipakai secara bergantian setiap hari. Itu lebih layak untuk membawa bahan makanan,” terang Emil. “Dan bahan makanannya pun itu diatur tidak boleh sembarangan. Ada juknis menunya dan item-itemnya yang sudah disesuikan dengan kebutuhan gizi setiap penerima manfaat,” imbuh mantan Bupati Trenggalek ini. Hal itulah yang kemudian menjadi catatan BGN sehingga ada sanksi disiplin yang diterapkan dimana sebanyak 17 SPPG di Jatim itu tidak boleh beroperasi sementara. Selain itu, Pemprov Jatim juga terus mengawasi jalannya program MBG di seluruh penjuru wilayah. Semua dalam pengawasan ketat baik menu yang diberikan hingga sistem distrubusi sampai ke tangan penerima manfaat. Bahkan saat ini Pemprov Jatim dikatakan Emil telah mendapatkan 17 hingga 18 temuan yang juga telah disampaikan ke BGN di luar kasus 17 SPPG yang telah di suspend tersebut. “Ada temuan sekitar 17 sampai 18 laporan masyarakat di berbagai daerah di luar yang kena suspend yang sudah kami sampaikan juga ke BGN. Tujuan kami bukan hanya sanksi tapi supaya ada pembinaan yang efektif ke depannya,” tegas Emil. Dengan harapan, adanya sanksi tegas tidak menurunkan kepercayaan masyarakat pada program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Agar adapembinaan yang efekti agar kepercayaan pada program ini tidak tercemar karena ada masalah di satu dua titik. Sehingga penindakan yang tegas itu memang diperlukan,” pungkasnya. Host: Cindy Dinda Editor Video: Ahmad Zaimul Haq Uploader: Ahmad Zaimul Haq Baca Selengkapnya: Website https://jatim.tribunnews.com/ Twitter   / tribunjatim   Facebook   / tribunnewsjatim   Instagram   / tribun_jatim   #tribunjatim #matalokalmenjangkauindonesia