KABAR DESA Desa Berdaulat Data! RPP Desa, Dana Desa & Arah Baru Pembangunan Nasional скачать в хорошем качестве

KABAR DESA Desa Berdaulat Data! RPP Desa, Dana Desa & Arah Baru Pembangunan Nasional

Desa sedang memasuki babak baru pembangunan nasional. Bukan sekadar objek kebijakan, desa kini didorong menjadi sumber utama data, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Dalam forum resmi ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan arah kebijakan strategis yang akan menentukan masa depan desa Indonesia. Pemerintah menyampaikan harapan besar agar RPP tentang Desa segera ditandatangani Presiden. Regulasi ini diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola desa, perencanaan berbasis data, serta sinkronisasi kebijakan pusat–daerah–desa. Pesannya jelas: ke depan, desa tidak boleh lagi lemah data. Konsep desa berdaulat data menjadi kata kunci utama. Data desa yang presisi, mutakhir, dan dikelola dengan baik akan menjadi dasar perencanaan RPJM Desa, RKP Desa, hingga kebijakan kabupaten, provinsi, dan nasional. Dengan data yang kuat, pemerintah berharap risiko pembangunan—termasuk kebencanaan, salah sasaran program, dan ketimpangan layanan—bisa diprediksi dan dikendalikan sejak awal. Forum ini juga menyoroti pentingnya integrasi perencanaan desa dengan sistem perencanaan nasional. Selama ini, perencanaan desa dan nasional kerap berjalan sendiri-sendiri karena payung regulasi yang terpisah. Ke depan, suara dan kebutuhan desa diharapkan benar-benar naik kelas: masuk ke agenda pembangunan nasional, bukan sekadar pelengkap. Isu lain yang tak kalah penting adalah tumpang tindih regulasi desa. Pemerintah mengakui masih banyak kebijakan sektoral yang belum menjadikan desa sebagai lokus utama. Karena itu, penguatan perda desa, sinkronisasi lintas kementerian/lembaga, serta koordinasi pusat–daerah menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibereskan. Dari sisi sumber daya manusia, perhatian juga diarahkan pada kapasitas aparatur desa dan tenaga pendamping. Pendamping desa didorong tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi benar-benar memberdayakan: memperkuat perencanaan, tata kelola, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Tanpa SDM yang mumpuni, data dan regulasi tidak akan berdampak nyata. Terakhir, forum ini menegaskan pentingnya partisipasi bermakna dan transparansi. Musyawarah desa, keterlibatan perempuan, penguatan BPD, serta pemanfaatan kanal digital menjadi elemen kunci agar pembangunan desa tidak elitis, tapi benar-benar berpihak pada warga. Video ini penting ditonton oleh kepala desa, perangkat desa, BPD, pendamping desa, pegiat pemberdayaan, akademisi, dan pembuat kebijakan. Karena arah desa ke depan sudah digariskan: berdaulat data, kuat tata kelola, dan menjadi motor pertumbuhan nasional. #DesaBerdaulat,#DanaDesa,#RPPDesa,#PembangunanDesa,#DataDesa,#KebijakanDesa,#PendampingDesa,#IndonesiaMembangun