KABAR DESADana Desa Tinggal Rp250 Juta? Desa Dipaksa Jadi Fondasi Ekonomi Tanpa Fiskal! скачать в хорошем качестве

KABAR DESADana Desa Tinggal Rp250 Juta? Desa Dipaksa Jadi Fondasi Ekonomi Tanpa Fiskal!

Rapat dengar pendapat di DPD RI tahun 2026 berubah menjadi panggung jeritan desa. Para kepala desa, perangkat desa, dan organisasi pemerintahan desa dari berbagai daerah menyuarakan kegelisahan yang sama: Dana Desa terus menurun, sementara beban desa justru makin berat. Dana Desa yang dulu diperjuangkan melalui aksi dan konsolidasi panjang, kini justru menyusut drastis. Beberapa kepala desa menyampaikan fakta pahit: di tahun 2026, Dana Desa yang diterima hanya berkisar Rp250–300 juta, jauh dari kebutuhan riil desa. Kondisi ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal masa depan pelayanan dasar, pembangunan, dan stabilitas sosial desa. Para perwakilan desa menegaskan bahwa desa tidak pernah menolak program nasional. Program strategis seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), kampung nelayan, hingga penguatan BUMDes, pada prinsipnya didukung penuh. Namun persoalan utamanya sederhana dan sangat mendasar: 👉 Ekonomi ditaruh di desa, tapi fiskalnya tidak ikut ditaruh di desa. Dalam forum ini juga mengemuka persoalan serius lain: Regulasi desa yang tumpang tindih dan lambat diturunkan, termasuk turunan UU Desa dan PP terkait. Ketidakpastian status dan kesejahteraan perangkat desa, yang bekerja penuh waktu, namun gaji dan status kepegawaiannya masih “abu-abu”. Siltap kepala desa dan perangkat desa yang di banyak daerah justru berada di bawah UMK, bahkan ada yang tertunda berbulan-bulan. Stigma desa sebagai “sarang korupsi” yang dinilai tidak adil dan tidak proporsional, karena data menunjukkan kasus desa sangat kecil dibanding total kasus korupsi nasional. - Suara dari NTB, Jawa Tengah, Sumatera Barat, hingga daerah lain menegaskan satu pesan penting: desa sedang diminta menjadi ujung tombak, tetapi mata tombaknya justru dipatahkan. DPD RI didorong untuk benar-benar menjadi jembatan antara desa dan pemerintah pusat: memperjuangkan harmonisasi regulasi, mengembalikan asas rekognisi dan subsidiaritas, serta memastikan desa tidak hanya dijadikan objek kebijakan, tetapi mitra strategis pembangunan nasional. Video ini bukan sekadar dokumentasi rapat. Ini adalah alarm keras dari desa. Jika Dana Desa terus dikunci, dipangkas, dan dialihkan tanpa kejelasan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya APBDes—tetapi kepercayaan desa kepada negara. Tonton sampai akhir. Dengarkan baik-baik. Karena ini suara desa yang jarang diberi ruang, tapi menentukan masa depan Indonesia. #DanaDesa #DesaMenangis #SuaraDesa #KepalaDesa #PerangkatDesa #DPDRI #KopdesMerahPutih #MBG #BangunIndonesiaDariDesa