KABAR DESA Desa Bukan Objek! Ini Peringatan Keras DPRD soal Regulasi yang Membebani Desa скачать в хорошем качестве

KABAR DESA Desa Bukan Objek! Ini Peringatan Keras DPRD soal Regulasi yang Membebani Desa

Desa selama ini sering dipuja sebagai fondasi pembangunan nasional. Namun di lapangan, desa justru kerap menjadi objek kebijakan, bukan subjek pembangunan. Video ini membuka tabir penting tentang peran strategis DPRD Kabupaten dalam menentukan arah tata kelola desa—mulai dari regulasi, anggaran, hingga pengawasan. Dalam forum resmi bersama DPD RI, perwakilan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menegaskan bahwa desa tidak bisa terus-menerus dibebani regulasi yang tumpang tindih, pengawasan berlebihan, dan kebijakan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah. Banyak Perda yang niatnya membina, justru berubah menjadi alat kontrol yang membatasi ruang inovasi desa. DPRD Kabupaten memiliki posisi konstitusional yang sangat strategis. Ia bukan bagian dari struktur pemerintahan desa, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap hidup-matinya tata kelola desa. Melalui fungsi legislasi, DPRD membentuk Perda tentang pemerintahan desa, keuangan desa, BUMDes, koperasi desa, hingga pembinaan dan pengawasan. Jika Perda ini tidak selaras dengan Undang-Undang Desa dan aturan turunannya, maka desa yang akan menanggung risikonya. Di sisi anggaran, DPRD menentukan apakah APBD benar-benar berpihak pada penguatan kelembagaan desa atau sekadar habis untuk proyek fisik. Di sinilah masalah klasik muncul: program kabupaten sering tumpang tindih dengan Dana Desa, sementara aparatur desa dibebani laporan, administrasi, dan target yang tidak realistis. Fungsi pengawasan DPRD pun mendapat sorotan tajam. Pengawasan seharusnya melindungi desa dari penyalahgunaan kewenangan dan kebijakan yang tidak adil, bukan menjadi pintu masuk intervensi politik dan tekanan birokrasi. Desa harus dijaga agar tetap menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek pemeriksaan. Video ini juga mengungkap tantangan serius yang dihadapi desa hari ini: Regulasi pusat dan daerah yang belum sinkron Kapasitas aparatur desa yang belum merata Beban administrasi yang makin berat Minimnya evaluasi kebijakan desa secara komprehensif ADKASI menyampaikan pesan tegas: DPRD Kabupaten adalah mitra strategis desa, bukan pengendali desa. Diperlukan forum komunikasi reguler antara DPD RI, DPRD Kabupaten, dan pemerintah daerah agar kebijakan desa tidak lahir dari menara gading, tetapi dari realitas lapangan. Kalau kamu kepala desa, perangkat desa, pendamping, aktivis desa, atau pemerhati kebijakan publik—video ini wajib ditonton. Karena masa depan desa sangat ditentukan oleh siapa yang mengatur, bagaimana mengatur, dan untuk siapa kebijakan itu dibuat. 👉 Tonton sampai habis, lalu tulis pendapatmu: desa hari ini sedang dibina, atau justru dibebani? #DesaBukanObjek #RegulasiDesa #DPRDKabupaten #DanaDesa #TataKelolaDesa #BUMDes #KoperasiDesa #OtonomiDesa