Timor Timur Provinsi ke-27 RI, Diwarnai Invasi Berdarah Era Soeharto hingga Dilepaskan BJ Habibie скачать в хорошем качестве

Timor Timur Provinsi ke-27 RI, Diwarnai Invasi Berdarah Era Soeharto hingga Dilepaskan BJ Habibie

TRIBUN-VIDEO.COM - Timor Timur pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999, sebelum memisahkan diri dan berubah menjadi nama Timor Leste. Wilayah Timor Timur pernah mengalami penjajah yang lama. Mereka dijajah di bawah kendali Portugal selama 450 tahun. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seteleh dijajah Portugal. Wilayah Timor Timur meliputi wilayah bekas koloni Portugal di Pulai Timor dan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Kambing dan Jaco. Masuknya Timor Timur sebagai provinsi di Indonesia tak lepas dari berbagai masukan sejumlah tokoh Timur Portugis pada 1975. Indonesia mulai menganeksasi wilayah tersebut dan secara resmi menyatakan sebagai provinsi ke-27 pada tahun 1976. Namanya pun berganti dari Timor Portugis menjadi Timor Timur. Sejak akhir abad ke-16, Pulau Timor menjadi perebutan antara bangsa Portugis dan Belanda. Keduanya datang dengan tujuan untuk mengeksplor rempah-rempah. Tahun 1613, Belanda menguasai bagian barat pulau yang kemudian dikenal sebagai "Timor Belanda" atau Timor Barat. Pada tahun 1974, di Portugal terjadi Revolusi Bunga (atau disebut juga Revolusi Anyelir) yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. Partai-partai politik pun mulai bermunculan di Timor Timur, meliputi Apodeti, Fretilin, UDT, Partido Trabalhista; KOTA, dan ADITLA. Selama berbulan-bulan pertama kelahirannya, para partai tersebut mulai melakukan konsolidasi. Partai UDT, Fretilin dan Apodeti mengirimkan utusannya ke berbagai negara, khususnya ke negara terdekat seperti Indonesia dan Australia. Presiden Indonesia Soeharto pada 8 Oktober 1974 menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Pada awal November 1975, Menteri Luar Negeri Portugal Erneso Melu Antunes dan Menlu Indonesia Adam Malik bertemu di Roma, Italia guna membahas penyelesaian konflik. Kedua belah pihak sepakat bahwa Portugal akan bertemu dengan pemimpin politik Timor Timur, tapi pertemuan tersebut tak pernah terjadi. Frustrasi oleh kelambanan Portugal, para pemimpin dari Fretilin percaya bahwa mereka dapat menangkis kemajuan yang dicapai Indonesia dengan lebih efektif jika mereka mendeklarasikan Timor Timur yang merdeka. Komisaris Politik Nasional Marí Alkatiri melakukan perjalanan diplomatik ke Afrika, mengumpulkan dukungan dari pemerintah di sana dan di tempat lain. Menurut Fretilin, upaya ini menghasilkan jaminan dari dua puluh lima negara, termasuk Tiongkok; Uni Soviet; Mozambik; Swedia; dan Kuba untuk mengakui negara baru yang akan didirikan. Fretilin menurunkan bendera Portugal dan memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak pada tanggal 28 November 1975, menyebutnya sebagai "Republik Demokratis Timor Leste" dan mengangkat Francisco Xavier do Amaral sebagai Presiden. Tak menunggu lama, partai pro-integrasi, yakni Apodeti; UDT; Trabalhista; dan KOTA segera mengadakan proklamasi tandingan di Balibo pada tanggal 30 November 1975. Mereka menyatakan bahwa Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Setelah Timor Timur jatuh ke tangan Indonesia, gabungan partai yang pro-integrasi membentuk Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) dan mengangkat Arnaldo dos Reis Araújo sebagai Ketua serta Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai Wakil Ketua. Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 pada tanggal 17 Juli 1976. Undang-Undang ini membahas tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat merasa ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan budaya dengan saudara serumpunnya, Timor Barat. Sebagai Provinsi yang baru ketika itu, dibutuhkan perangkat pemerintahan. Pada 3 Agustus 1976 di Gedung DPRD Tingkat I Timor-Timur dilakukan Pelantikan Gubernur Arnaldo dos Reis Araujo dan Wakil Gubernur Fransisco Xavier Lopez da Cruz dari Provinsi ke-27 Indonesia. Pasca pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh BJ Habibie, ia turut memberikan perhatian pada masalah Timor Timur. Menurut BJ Habibie biaya mempertahankan subsidi moneter Timor Timur tidak diimbangi dengan manfaat yang didapatkan. Keputusan yang paling rasional adalah untuk memberikan pilihan demokratis apakah mereka ingin tetap berada di Indonesia atau tidak. Mereka meminta agar periode transisi diberlakukan lima sampai sepuluh tahun sebelum Timor Timur menerima kemerdekaan sepenuhnya. Dalam perkembangan sejarahnya, pada tahun 1999, Timor-Timur memisahkan diri dari Republik Indonesia melalui referendum yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999. Mereka kemudian menjadi negara baru bernama Timor Leste.(*) VO: Saradita VP: Ika Vidya #beritaterbaru #beritaterkini #beritaviral #live #breakingnews #politik #timorleste #timortimur #soeharto #habibie