У нас вы можете посмотреть бесплатно Perang Korupsi Serius atau Sekadar Retorika? Nasib RUU Perampasan Aset Dipertanyakan или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
KOMPAS.TV - Wakil Ketua KPK periode 2015–2019 Laode M. Syarif mengaku belum terlalu optimistis RUU Perampasan Aset akan segera rampung. Menurutnya, hingga kini para ketua partai politik belum menyampaikan sikap tegas secara terbuka. “Kalau hanya janji, itu belum apa-apa. Yang dihitung itu implementasinya,” ujarnya. Laode juga menyoroti tren penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengingatkan, apabila RUU ini kembali menjadi sekadar wacana tanpa realisasi konkret, bukan tidak mungkin posisi Indonesia akan terus merosot dalam penilaian global. Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai tak ada lagi alasan teknis untuk menunda pengesahan. Ia berpendapat, dengan konfigurasi koalisi besar di parlemen saat ini, proses legislasi dapat berjalan cepat apabila ada kehendak politik yang kuat. “Kalau DPR berkehendak, sembilan jam pun bisa diketok. Dengan koalisi besar hari ini, mestinya ini barang paling mudah disahkan,” ujarnya. Tenaga Ahli Utama Bakom RI Kurnia Ramadhana menambahkan, regulasi ini bukan semata soal pemulihan kerugian negara, tetapi juga menjawab persoalan aset tak bertuan serta buronan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Ia menekankan, tanpa payung hukum yang memadai, penegak hukum kerap kesulitan menyita aset meski keberadaannya sudah teridentifikasi. Di sisi lain, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch Wana Alamsyah mengingatkan pentingnya transparansi dalam pembahasan RUU. Menurutnya, hingga kini publik belum mengetahui secara jelas draf mana yang tengah dibahas DPR dan pemerintah. “Tanpa keterbukaan, partisipasi publik hanya jadi jargon,” tegasnya. #RUUPerampasanAset #korupsi #kpk #dpr Sahabat Kompas TV Jember, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kompas TV Jember, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia. Sahabat Kompas TV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?... Instagram : https://www.instagram.com/kompastv_je... Tiktok: / kompastv_jember Twitter : / kompastv_jember KOMPASTV JEMBER CHANEL 54 UHF Alamat Redaksi: Jl. KH. Wahid Hasyim - 22C, Kel. Kepatihan - Kec. Kaliwates - Jember