NGOBROL DESA 216 MBG 171 Triliun: Desa Sekadar Penonton? Fakta Survei & Suara Desa Soal Dapur SPPG скачать в хорошем качестве

NGOBROL DESA 216 MBG 171 Triliun: Desa Sekadar Penonton? Fakta Survei & Suara Desa Soal Dapur SPPG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran fantastis Rp171 triliun dan target 82,9 juta penerima digadang-gadang sebagai program strategis nasional yang tidak hanya berdampak pada gizi anak bangsa, tetapi juga mendorong ekonomi lokal. Namun pertanyaannya: apakah desa benar-benar menjadi subjek dalam program ini, atau hanya sekadar penonton? Dalam Ngobrol Desa episode ini, kami membedah hasil survei yang dilakukan RPDN tentang dampak MBG terhadap desa. Temuan awal menunjukkan bahwa lebih dari 70% BUMDes belum terlibat sebagai penyuplai bahan pangan. Banyak desa hanya menjadi titik distribusi, sementara rantai pasok dikuasai vendor luar desa. Petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal justru belum menikmati perputaran ekonomi dari program sebesar ini. Diskusi menjadi semakin menarik ketika Kepala Desa dan Direktur BUMDes menyampaikan pengalaman faktual di lapangan. Ada dapur SPPG berdiri di tengah sawah, tetapi beras justru dipasok dari luar daerah. Ada desa penghasil telur, ayam, lele, namun tidak diberi akses menjadi supplier. Bahkan dalam beberapa kasus, pengadaan lebih banyak mengandalkan jaringan pertemanan atau perikatan awal, bukan mekanisme terbuka dan transparan. Tidak hanya soal ekonomi, persoalan teknis juga muncul. Jadwal distribusi yang mengganggu aktivitas sekolah, menu untuk ibu hamil dan balita yang dinilai kurang sesuai, hingga keterlibatan kader yang berdampak pada kegiatan rutin desa. Pertanyaan besar pun mengemuka: apakah standar implementasi sudah benar-benar berpihak pada kondisi riil desa? Program ini jelas memiliki niat baik. Namun implementasi di lapangan menjadi kunci. Jika desa memiliki BUMDes dengan legalitas lengkap, memiliki produk ketahanan pangan dari dana desa 20%, bahkan siap secara kapasitas produksi, mengapa akses pasar belum terbuka? Apakah perlu mekanisme wajib kemitraan dengan BUMDes? Bagaimana peran camat, pendamping desa, dan kementerian dalam menjembatani kebutuhan SPPG dengan potensi lokal? Video ini bukan untuk menolak program, tetapi untuk menghadirkan suara desa sebagai bahan evaluasi. Agar 171 triliun rupiah tidak sekadar “lewat” di desa tanpa singgah, tetapi benar-benar menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan gizi masyarakat secara terukur. Kami mengajak Anda—kepala desa, pengurus BUMDes, pendamping desa, perangkat daerah, dan pegiat ekonomi desa—untuk ikut berdiskusi. Sudahkah desa Anda terlibat? Apa kendala dan peluangnya? Karena membangun dari desa bukan sekadar slogan. Ia harus terasa di dapur warga, di sawah petani, di kandang peternak, dan di neraca BUMDes. #NgobrolDesa, #MBG, #BUMDes, #SPPG, #EkonomiDesa, #KetahananPangan, #DanaDesa, #KoperasiDesa, #DesaBerdaya